NPM, Manado – Anggota Komisi I DPRD Sulut Meyke Lavarence mengkritisi seleksi penerimaan Komisioner KPU di sejumlah kabupaten kota di Sulut.
Hal ini menyusul adanya temuan di Kota Manado dan Bitung yang menyebabkan proses seleksi diambil alih KPU RI.
“Tim seleksi harus bekerja sesuai aturan, sehingga calon anggota KPU yang terpilih benar-benar memiliki integritas yang kuat dan tak mudah diintervensi oleh pihak manapun,” tegasnya, saat ditemui di ruang kerjanya Senin (19/6/2023).
Agar kasus serupa tak terulang lagi, politisi Golkar ini meminta anggota tim seleksi untuk melaksanakan tugas dengan baik.
Penilaian terhadap calon komisioner harus dilakukan seobjektif mungkin.
“Kalau memang nilainya tak capai target, harus digugurkan. Jangan sampai ada yang tak capai namun dipaksakan. Akibatnya ya seperti kasus di Manado dan Bitung yang harus di FPT lagi,” tukasnya.
Meyke memastikan sebagai anggota DPRD akan mengawasi secara ketat proses seleksi tersebut.
Diketahui, untuk saat ini sedang dilakukan seleksi gelombang ke dua di tujuh kabupaten kota.
Adapun tujuh daerah dimaksud yakni Kabupaten Bolmong, Bolmut, Bolsel, Minsel, Mitra, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Sitaro dan Kota Kotamobagu. (rud)
