NPM, Manado – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Pendidikan Daerah Sulawesi Utara “Pendampingan Penganggaran Pemda Untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan”, Jumat 4 Juli 2025 hingga 5 Juli 2025 di Luwansa Hotel Manado.
Konsolidasi Pendidikan Daerah Sulawesi Utara itu dibuka langsung DR Eko Susantu SE MSi Sekretaris Direktur Jenderal Paud Dasmen melalui Daring (zoom meeting).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menyelaraskan kebijakan nasional dengan perencanaan pendidikan di daerah, khususnya terkait implementasi SPM Pendidikan.
Peserta kegiatan terdiri dari unsur Bappeda Provinsi Sulut, Bapelitbang serta Dinas Pendidikan dari 15 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
Kepala BPMP Sulut Febry H J Dien ST M.Inf.Tech (Man) menyampaikan penerapan SPM merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin hak dasar anak atas pendidikan yang merata dan berkualitas.
“Sinergi pusat dan daerah sangat penting agar perencanaan dan penganggaran benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan,” tambahnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah berbasis pada data dan kebutuhan aktual.
“Hal ini penting agar program SPM tidak hanya menjadi target administratif, tetapi berdampak nyata terhadap kualitas layanan pendidikan dasar,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut Dr Femmy J Suluh MSi, menyampaikan bahwa SPM adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan akses pendidikan yang adil dan bermutu.
“SPM bukan sekadar angka atau laporan, tetapi ukuran keberpihakan kita kepada anak-anak di seluruh daerah. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaannya berjalan efektif,” ujar Suluh.
Sementara itu, Prof Grevo Gerung Staf Khusus Gubernur Bidang Pendidikan menambahkan bahwa kebijakan pendidikan harus diterapkan dengan mempertimbangkan konteks daerah.
“Setiap daerah punya tantangan unik. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan perlu disesuaikan agar hasilnya maksimal,” tuturnya.
Hal senada disampaikan, Dr Magdalena Wullur SE MM, MAO CMILT Staf Khusus Gubernur Bidang Perencanaan Pembangunan, yang menegaskan pentingnya penggunaan data dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
“Perencanaan berbasis data adalah fondasi dari kebijakan yang efektif. Sudah saatnya daerah membangun budaya perencanaan berbasis bukti,” tegas Wullur.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Provinsi Sulut Elvira Katuuk ST ME menyatakan komitmennya untuk mengintegrasikan program SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD.
“Ini adalah momentum penting untuk memperkuat harmonisasi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah, khususnya dalam sektor pendidikan,” ujar Katuuk.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, BPMP Sulawesi Utara berharap seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat mengembangkan perencanaan dan penganggaran pendidikan.
Lebih tepat sasaran, berbasis data serta mampu mendorong peningkatan layanan pendidikan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan transformasi pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di Provinsi Sulawesi Utara. (dio)
