NPM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rakor pencegahan korupsi, Rabu (13/8/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Rakor diikuti seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam kegiatan itu turut hadir Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Sekdaprov, Bupati Minut Joune Ganda, turut hadir bersama ketua DPRD Minut Vonny A.Rumimpunu didampingi Sekda Ir Wowiling, Kepala Inspektorat Steven Tuwaidan.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam sambutannya menegaskan
pentingnya komitmen kolektif semua pemangku kepentingan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Pemda dan DPRD adalah aktor utama penyelenggaraan pemerintahan, oleh sebab itu harus menjaga sinergitas dan Kolaborasi yang benar,” katanya.
Dia menjelaskan, faktor utama masih terjadinya korupsi antara lain soal integritas penyelenggara negara yang rendah.
Kondisi sinergitas dan kolaborasi Pemda dan DPRD yang tidak sehat, dan soal penegakkan hukum yang belum mencerminkan kemanfaatan keadilan dan kepastian hukum untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
“Perlu pemahaman bersama, Pencegahan korupsi bukan sekadar formalitas, tetapi harus benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh di semua lini pemerintahan,” ujar Johanis sambil menegaskan area yang paling rawan korupsi adalah sumber daya alam, BUMD, dana desa dan keuangan daerah program pemerintah pusat.
Sementara itu, Bupati Minut Joune Ganda menegaskan, tujuan rakor ini antara lain menyatukan komitmen terkait pencegahan korupsi di daerah, dimana hal ini secara simbolis penandatanganan komitmen kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota.
“Untuk komitmen pencegahan korupsi menjadi satu perintah bagi jajaran Pemkab Minut untuk didukung, penerapannya dilakukan secara ketat, sistimatis dan masiv oleh Inspektorat. Ini jadi salah satu skala prioritas dalam pemerintahan yang saya pimpin memasuki periode kedua ini,” tukas Bupati Joune Ganda yang juga Sekjen APKASI.
Sementara itu, Kepala Inspektur Minut Steven Tuwaidan menjelaskan, dalam rakor ini KPK ingin mendengar sejauh mana komitmen dan upaya pemberantasan Korupsi dari masing Kepala Daerah dan DPRD.
Dia menambahkan, terkait komitmen Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung (JGKWL) dalam pemberantasan korupsi sangat tinggi.
Dimana segala bentuk program yang menjadi program strategis Pemda itu dikawal mulai dari proses perencanaan pelaksanaan sampai pelaporan.
Kata Tuwaidan, dalam setiap kesempatan Bupati dan Wakil Bupati senantiasa memperkuat kapabilitas APIP dan komitmen kepala OPD agar menjalankan tugasnya dengan baik.
Artinya taat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan regulasi agar supaya tdk terjerat dengan masalah hukum.
“Salah satu indikator dan fakta komitmen JGKWL cegah korupsi di Minut adalah capaian MCSP KPK Tahun 2024 dimana Di Sulawesi Utara untuk Kabupaten Minahasa Utara mendapat peringkat pertama, arahan dan perintah pimpinan agar prestasi itu tetap dipertahankan pada tahun 2025 ini” tandas Steven Tuwaidan. (red)
