NPM, Mitra – Beda sikap antara Fraksi Golkar dan Pemkab Mitra mengenai usulan pinjaman Rp68 Miliar ke Bank SulutGo menjadi pembicaraan di masyarakat.
Hal itu terkuak dalam pembahasan KUA-PPAS bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (31/10/2025).
“Fraksi Golkar menilai langkah tersebut sangat berisiko dan berdampak pada ASN maupun Perangkat Desa,” ungkap Toni Hendrik Lasut.
Penolakan tersebut mendapat tanggapan serius dari tokoh masyarakat Mitra, Rudi Pelealu.
Katanya, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dibawah pimpinan Bupati Ronald Kandoli dan Wakil Bupati Fredy Tuda terus berupaya mewujudkan Visi dan Misinya dengan mengoptimalkan setiap anggaran yang ada.
Namun dengan adanya Pemotongan Anggaran dari Pemerintah Pusat ke Kas Daerah yang begitu besar, maka Pemerintah Daerah mau tidak mau melakukan langkah antisipasi.
Hal itu guna mewujudkan pembangunan Infrastruktur sesuai dengan keinginan Rakyat lewat Pembangunan Jalan jembatan dan Irigasi melalui Program Pinjaman Dana ke BSG.
“Langkah ini juga pernah dilakukan oleh Mantan Bupati James Sumendap diawal periode ke 2,” ujarnya.
Padahal DAU serta DAK yang dikucurkan Pemerintah Pusat waktu itu cukup melimpah serta didukung semua Fraksi di DPRD.
“Bupati JS pernah melakukan pinjaman Rp60 Miliar dan kenapa Golkar diam,” tuturnya.
Hal ini tidak menyalahi aturan. Sebab, Mendagri beberapa waktu yang lalu telah menyatakan bahwa daerah-daerah yang menemui kesulitan dalam Pembangunan Infrastruktur bisa melakukan pinjaman.
Pinjaman bisa lewat Kementrian Keuangan dalam hal ini PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) atau Bank yang ada di daerah.
“Fraksi Golkar Mitra dibawah Pimpinan THL tidak Pro Rakyat, sebab Dana yg akan di Pinjam oleh Daerah akan digunakan utk kepentingan Rakyat,” tegas Rudy.
Senada juga dikatakan Ronald Polii. “Maksud dari Bupati RK bagus, supaya apa yang menjadi program dapat berjalan dengan baik demi masyarakat mitra,” ujarnya. (vdn)
