NPM, Manado – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H. (FDW), menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Provinsi Sulawesi Utara periode 2026–2031 yang berlangsung di Hotel Luwansa, Manado, Sabtu (13/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan para akademisi, pakar, praktisi, serta pemangku kepentingan di bidang pemerintahan dalam rangka memperkuat pengembangan ilmu pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang efektif di Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MIPI, Dr. Anwar Hafid, M.Si., secara resmi melantik Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., sebagai Ketua DPW MIPI Provinsi Sulawesi Utara periode 2026–2031 beserta jajaran pengurus lainnya.
Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru DPW MIPI Sulawesi Utara yang diharapkan mampu menjadi wadah kolaborasi antara akademisi, birokrat, dan praktisi pemerintahan dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kehadiran Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar dalam forum tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas ilmuwan pemerintahan. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara dunia akademik dan penyelenggara pemerintahan sangat penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan tepat sasaran.
Selain menjadi ajang silaturahmi antar kepala daerah dan akademisi, kegiatan ini juga menjadi ruang bertukar gagasan serta pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan tata kelola pemerintahan di daerah.
Melalui keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan ilmu pemerintahan serta memperkuat kerja sama lintas sektor demi mewujudkan pemerintahan yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Pelantikan DPW MIPI Sulawesi Utara periode 2026–2031 diharapkan dapat semakin memperkuat peran organisasi tersebut sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong lahirnya berbagai pemikiran dan inovasi untuk kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (bds)
