NPM, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama TNI, Polri, dan instansi terkait menggelar Apel Gelar Pasukan Tanggap Bencana Dampak El Nino Tahun 2026 di Lapangan Presisi Polda Sulawesi Utara, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, serta dihadiri Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie, Pangdam XIII/Merdeka, Forkopimda Sulut, Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiyono, dan pimpinan instansi vertikal lainnya.
Dalam amanatnya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan apel ini merupakan bukti konkret komitmen strategis bersama dan langkah taktis menyiagakan personel serta sarana-prasarana penanggulangan bencana secara simultan.
“Hari ini kita berkumpul bukan sekadar untuk bersiap menghadapi potensi, melainkan menghadapi realitas yang sudah ada di depan mata”
“Berdasarkan data ilmiah terkini dari BMKG, wilayah Sulawesi Utara saat ini telah resmi memasuki fase El Nino dengan intensitas kuat hingga sangat kuat,” ujar Gubernur Yulius.
Gubernur menambahkan, penurunan curah hujan drastis di bawah normal telah memicu kemarau panjang yang mengancam berbagai sektor.
Menindaklanjuti instruksi Presiden, seluruh jajaran diminta bergerak proaktif, menanggalkan sekat birokrasi, dan menggeser paradigma dari responsif saat krisis menjadi mitigasi preventif yang masif.
Dampak El Nino di Sulut:
1. Karhutla: Kekeringan vegetasi ekstrem picu titik panas. Puluhan hektar lahan perkebunan dan hutan terbakar, berisiko merembet ke pemukiman
2. Krisis Air: Penurunan debit air baku ancam air bersih warga & kekeringan lahan pertanian berujung gagal panen
3. Ekonomi: Potensi inflasi akibat terganggunya rantai pasok pangan pokok
4. Kesehatan: Risiko penyakit akibat keterbatasan sanitasi air bersih
Arahan Gubernur:
1. BMKG, BPBD, Polri wajib sinergi pantau hotspot real-time
2. Hentikan pembakaran lahan di desa/kelurahan. Pastikan alutsista, armada pemadam, tangki air, sarana medis, alat berat siap 100%
3. Satgas Pangan dan Perum Bulog optimalkan stok beras & stabilitas harga
4. Dinas PUPR, BPBD, PDAM prioritaskan pasokan air bersih via tangki gratis & sumur bor komunal
5. Ditreskrim Polda, Gakkum LHK, Kejati tindak tegas pelaku pembakaran hutan/lahan
“Komando di lapangan harus satu garis, responsif, dan tanpa sekat birokrasi,” tegas Gubernur. (don)
