NPM,MANADO— Wadah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara (Sulut) sebagai rumah bersama bagi para pekerja jurnalistik memasuki fase baru di bawah kepemimpinan Ketua Sintya Bojoh, Sekretaris Ardison Kalumata, dan Bendahara Deibby Malongkade.
Terobosan baru pengurus PWI Sulut ditandai dengan hadirnya podcast perdana “Wartawan Bacerita”, Kamis (20/8/2026). Program ini menjadi salah satu titik awal sekaligus penanda hadirnya ruang komunikasi baru PWI Sulut di tengah perkembangan ekosistem media yang semakin dinamis.
Podcast perdana tersebut mengangkat tema refleksi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan fokus pada posisi dan peran pers sebagai pilar keempat demokrasi dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Edisi perdana “Wartawan Bacerita” menghadirkan wartawan senior Rima Narande dan Ketua Pokja PWI Kota Manado Arsenius HUT Kamrin sebagai narasumber. Diskusi dipandu wartawan sekaligus Pemred Cahaya Siang.id, James Lembong, S.Sos, selaku host.
Dalam diskusi tersebut, Kamrin sapan akrab Ketua Pokja PWI Manado menyoroti pentingnya keberadaan pers di berbagai lini liputan.
Menurutnya, wartawan selama ini telah menempatkan diri di berbagai pos strategis untuk mengawal isu-isu yang menyentuh kepentingan publik, mulai dari pendidikan, sosial kemasyarakatan, pemerintahan hingga pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pos liputan di lingkungan pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun kabupaten, hingga DPR, kata dia, merupakan bagian dari ruang kerja jurnalistik yang memang harus dijalankan pers.
Namun, kebebasan pers tersebut menurut Kamrin harus selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab profesional.
Karena itu, setiap pemberitaan harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta kode etik jurnalistik, termasuk prinsip cover both sides atau keberimbangan dalam memperoleh dan menyajikan informasi.
“Pers memiliki tugas melakukan kontrol sosial. Tetapi dalam menjalankan tugas itu, wartawan juga harus tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan prinsip keberimbangan,” menjadi garis besar pandangan Kamrin dalam diskusi tersebut.
Sementara itu, Rima Narande, wartawan senior yang telah lama berkecimpung di dunia jurnalistik dan pernah menjalani berbagai posisi sebagai reporter hingga redaktur di RRI, melihat kehadiran podcast PWI Sulut sebagai sinyal positif bagi perjalanan organisasi ke depan.
Menurut Rima, “Wartawan Bacerita” dapat menjadi starting point bagi kepengurusan baru PWI Sulut di bawah kepemimpinan Sintya Bojoh untuk membangun ruang komunikasi yang lebih terbuka, adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman.
Ia menilai, di tengah era digital, hubungan antara wartawan dan narasumber tidak seharusnya dibangun atas dasar kecurigaan, melainkan melalui komunikasi profesional.
Rima mengingatkan para narasumber, termasuk pejabat pemerintahan maupun pihak-pihak yang menjadi objek konfirmasi, agar tidak alergi terhadap wartawan yang datang melakukan kerja jurnalistik.
Menurutnya, permintaan konfirmasi yang dilakukan wartawan pada dasarnya merupakan bagian dari proses untuk memastikan fakta dan data sebelum sebuah informasi diberitakan kepada publik.
“Bagi narasumber yang didatangi ataupun ditelepon dan dihubungi melalui WhatsApp, sebaiknya menanggapi wartawan dengan serius tetapi tetap santai. Itu justru menjadi bagian dari bangunan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Rima.
Sebaliknya, ketika komunikasi antara wartawan dan narasumber tersumbat, kondisi tersebut justru berpotensi menghambat arus informasi publik.
Dalam konteks pemerintahan, keterbukaan komunikasi dinilai penting karena pers dapat menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Program, kebijakan dan capaian pembangunan pemerintah dapat disampaikan kepada publik melalui media, sementara kritik, masukan serta persoalan yang berkembang di tengah masyarakat juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
Karena itu, kehadiran podcast PWI Sulut diharapkan tidak sekadar menjadi ruang bagi wartawan untuk berbicara tentang dunia jurnalistik, tetapi berkembang menjadi kanal komunikasi publik yang konstruktif.
Ke depan, podcast ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi pemerintah untuk menyampaikan program dan capaian pembangunan Sulawesi Utara, sekaligus membuka ruang dialog terhadap kritik dan masukan yang konstruktif.
Tentunya, bagi PWI Sulut, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat eksistensi organisasi sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
Di tengah derasnya arus informasi digital, pers dituntut bukan hanya cepat, tetapi juga akurat, berimbang dan bertanggung jawab.
Podcast “Wartawan Bacerita” pun diharapkan menjadi salah satu ruang baru untuk merawat tradisi jurnalistik, memperkuat komunikasi publik dan menegaskan kembali posisi pers sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Selengkapnya, perbincangan mengenai refleksi HUT ke-81 RI, dinamika pers dan masa depan PWI Sulut dapat disimak melalui podcast PWI Sulut “Wartawan Bacerita”.
(Rogam)
