NPM, Manado – Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menegaskan pentingnya penguatan konektivitas udara dan laut antara Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara.
Penguatan konektivitas sebagai bagian dari upaya menurunkan biaya logistik serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Hal tersebut disampaikan Syahida saat menghadiri Forum Diskusi Terumpun Transformasi SULAMPUA, yang berlangsung di Aula Gedung Keuangan Negara, Manado, Sulawesi Utara, Senin (19/1/2026).
Meski demikian, Wagub Syahida menyoroti masih belum optimalnya akses transportasi Gorontalo–Manado, meskipun kedua daerah memiliki jarak yang relatif dekat.
Ia mencontohkan waktu tempuh perjalanan darat yang cukup panjang, padahal melalui jalur udara hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit.
“Penerbangan Gorontalo–Manado sebenarnya pernah ada, namun belum berjalan konsisten karena sering mengalami pembatalan. Ini tentu berdampak pada mobilitas masyarakat serta menghambat peluang ekonomi, khususnya di sektor pariwisata,” ujarnya.
Wagub menilai, konektivitas yang baik akan membuka ruang kolaborasi pariwisata antara Gorontalo dan Sulawesi Utara.
Gorontalo, kata dia, memiliki potensi wisata unggulan seperti Hiu Paus (Whale Shark) di Botubarani, yang dapat dikembangkan secara terintegrasi dengan destinasi wisata Manado yang sudah lebih dahulu dikenal secara internasional.
Selain pariwisata, ia juga memaparkan potensi investasi Gorontalo, di antaranya keberadaan pabrik tepung kelapa yang produknya telah menembus pasar Eropa.
Pemerintah Provinsi Gorontalo, lanjutnya, membuka peluang seluas-luasnya bagi investor untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di daerah tersebut.
Yang terpenting adalah menyamakan visi bahwa konektivitas ini merupakan kebutuhan kawasan, bukan kepentingan satu daerah.
“Tujuan kita bersama adalah menurunkan biaya logistik, meningkatkan konektivitas pariwisata, serta membangun kawasan sebagai gerbang logistik dan gerbang wisata Kawasan Timur Indonesia,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Wagub Gorontalo mendorong pembentukan forum kerja sama resmi antar daerah melalui nota kesepahaman (MoU) guna menyelaraskan peran masing-masing pemerintah daerah.
Ia juga menekankan pentingnya peran bandara dan pelabuhan sebagai penghubung antarwilayah. (don)
