NPM,MANADO- Inakor Sulut memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jacob Hendrik Pattipeilohy, SH,MH beserta seluruh jajaran atas langkah serius, profesional, dan terukur dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan bencana di Kabupaten Kepulauan Sitaro yang menjerat Bupati Sitaro Chynthia Kalangit ke Jeruji besi.
Pun Inakor Sulut menilai proses penanganan perkara yang dilakukan Kejati Sulut menunjuk kan komitmen penegakan supremasi hukum yang berjalan secara serius, profesional, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bahkan langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di daerah.
“Inakor Sulut juga menilai langkah penyidik yang melakukan penahanan terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menjalankan proses penanganan perkara secara profesional, objektif, dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.” ungkap Ketua Inakor Sulut Rolly Wenas.
Menurutnya , kasus dugaan penyalahguna an Dana Siap Pakai (DSP) yang berkaitan dengan penanganan kebencanaan tentu menjadi perhatian serius masyarakat, karena bantuan bencana pada hakikatnya diperuntukkan bagi kepentingan dan keselamatan rakyat. Oleh sebab itu, proses hukum yang dilakukan secara profesional dan transparan patut mendapatkan dukungan moral dari seluruh elemen masyarakat.
” Inakor Sulut memandang bahwa semangat pemberantasan korupsi yang saat ini berjalan di Sulawesi Utara sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.” tegasnya.
Selain itu katanya dalam konteks daerah, upaya penegakan hukum yang konsisten turut menjadi bagian dari penguatan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel di masa kepemimpinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara saat ini. Pembangunan yang sehat hanya dapat terwujud apabila dijalankan bersamaan dengan komitmen terhadap transparansi, pengawasan, dan supremasi hukum.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan pada saat yang sama, dukungan terhadap aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional juga penting demi terciptanya iklim pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.” tandasnya.
Diapun berharap langkah tegas ini menjadi momentum memperkuat budaya anti korupsi di Sulawesi Utara serta menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran publik harus dilakukan secara bertanggung jawab, khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan penanganan bencana.
“Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk dukungan moral terhadap upaya penegakan hukum dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih di Sulawesi Utara.” pungkas Rolly.
(ROGAM)
