NPM,MINUT- Bupati Minahasa Utara yang juga pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Dr Joune Ganda, MM menekankan pentingnya krusial kemandirian fiskal suatu Daerah demi menopang laju keberlanjutan pembangunan di tingkat Kabupaten. Menurut Dr Joune, Pemerintah Daerah tidak bisa terus- menerus bergantung pada dana transfer pusat, melainkan harus berani berinovasi memacu serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .
Pernyataan tersebut disampaikan Dr Joune Ganda MM, tatkala mendampingi Ketua Umum (APKASI), Bursah Zarnubi, saat audiensi bersama Pimpinan (DPR-RI) di Gedung Nusantara Bakti, Senayan, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Pun pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua (DPR- RI) Sufmi Dasco Ahmad, itu juga dihadiri Wakil Ketua (DPR- RI) Cucun Ahmad Syamsurijal beserta jajaran pengurus (APKASI) dari seluruh daerah di Indonesia.
Lelaki familiar yang menjabat Bupati Minahasa Utara inipun, mengungkapkan bahwa penguatan ruang fiskal Daerah dapat dicapai melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal yang terukur, pembenahan iklim investasi, serta optimalisasi terutama pada sektor-sektor unggulan. Selain itu katanya seluruh upaya tersebut harus ditopang dengan tata kelola pemerintahan yang baik , transparan serta akuntabel.
”Semua Pemerintah kabupaten perlu mendorong inovasi dalam menggali potensi daerahnya. Kemandirian fiskal akan memberi ruang gerak yang lebih luas bagi daerah untuk mengeksekusi program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Dr Joune
Pun dalam pertemuan tersebut, jajaran Pimpinan (DPR-RI) memberikan sejumlah catatan strategis terkait penguatan tata kelola pemerintahan Daerah dan peningkatan mutu pelayanan publik. Bahkan (DPR-RI) mendorong (APKASI) agar aktif memetakan tantangan pembangunan di tingkat kabupaten untuk diselaraskan dengan kebijakan Nasional.
Sementara itu, Ketua Umum (APKASI) Bursah Zarnubi, mengatakan kesiapan organisasi yang dipimpinnya untuk mengawal semua program- program prioritas Pemerintah Pusat.
“Sinergi tiga pilar pemerintah pusat, (DPR-RI) serta Pemerintah Kabupaten merupakan syarat mutlak agar hasil pembangunan dirasakan merata hingga ke pelosok.” tandasnya.
Audiensi itupun diharapkan akan mampu melahirkan rekomendasi konkrit untuk memperkuat posisi Kabupaten sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik, sekaligus mempererat hubungan kelembagaan antara DPR RI dan Pemerintah Daerah dalam mendukung serta menyukseskan semua agenda pembangunan Nasional di Indonesia.
(Rogam)
