NPM,MANADO — Meski belum menegaskan siapa kandidat yang bakal di pilih, kontingen Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan sikap satu komando jelang Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 27–31 Agustus 2026.
Ini menjadi sinyal penting di tengah menghangatnya bursa suksesi kepemimpinan PBNU. Terlebih, agenda pemilihan Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA), Rais Aam, dan Ketua Umum PBNU periode 2026–2031 dijadwalkan memasuki fase penentuan pada Sabtu, 29 Agustus 2026.
Untuk itu, menjelang keberangkatan ke Jombang yg dijadwal Rabu, (27/08/2026) hari ini,red peserta Muktamar asal Sulut telah menggelar konferensi pers, Selasa (25/8/2026) malam.
Dalam forum tersebut, pimpinan PWNU Sulut menyampaikan pesan yang relatif tegas, bahwa seluruh peserta asal Sulut harus memiliki satu persepsi dan menjaga kesatuan sikap ketika memasuki arena Muktamar.
Kontingen Sulut dipimpin Ketua PWNU Sulut H. Ulyas Taha. Turut memberikan keterangan melalui Wakil Ketua I Dr Abenk, Wakil Ketua II Hi. Midun Loho, serta Sekretaris PWNU Sulut Masri Sulaiman.
Wakil Ketua II PWNU Sulut Hi. Midun Loho menegaskan peserta Muktamar asal Sulut siap mengikuti seluruh tahapan persidangan sekaligus menjaga soliditas dalam menentukan sikap politik organisasi.
Dalam konteks pemilihan Ketua Umum PBNU, Midun menyebut peserta asal Sulut akan berada dalam baris satu komando.
Tentunya pernyataan itu tidak sekadar menyangkut disiplin organisasi. Dalam kontestasi dengan banyak kandidat, suara yang terkonsolidasi justru dapat memiliki nilai tawar lebih besar dibandingkan suara yang terpecah ke sejumlah figur.
“Namun, satu komando ini belum berarti Sulut telah menetapkan nama untuk satu calon Ketua Umum PBNU yang akan didukung,” jelas Loho.
Di titik ini sikap kontingen Sulut menjadi menarik karena Sekretaris PWNU Sulut Masri Sulaiman menegaskan keputusan mengenai kandidat yang akan didukung masih sangat bergantung pada mekanisme dan tata tertib Muktamar yang akan disepakati dalam forum resmi.
Dengan demikian, sejumlah kandidat yang telah melakukan silaturahmi dan sosialisasi ke Sulawesi Utara belum otomatis dapat mengklaim dukungan dari kontingen Sulut.
Artinya, bahwa PWNU Sulut masih mempertahankan ruang ‘manuver’ hingga aturan main dan konfigurasi politik Muktamar benar-benar terbentuk.
Nah, dalm konteks ini AHWA Jadi arena pertama, Masri juga menjelaskan mekanisme pemilihan Rais Aam yang berkaitan erat dengan AHWA.
Dimana nantinya para Muktamirin akan mengusulkan sejumlah nama ulama. Nama-nama tersebut kemudian ditabulasi dan dikerucutkan hingga menghasilkan sembilan anggota AHWA. Kemudian Kesembilan ulama itu selanjutnya yang akan bermusyawarah untuk menetapkan Rais Aam masa khidmah 2026–2031.
Diketahui bahwa mekanisme AHWA bukan hal baru dalam tradisi Muktamar NU. Mekanisme tersebut telah digunakan dalam pemilihan Rais Aam pada Muktamar ke-33 di Jombang pada 2015 dan kembali digunakan dalam Muktamar ke-34 di Lampung pada 2021.
Sementara pemilihan Ketua Umum PBNU, menurut Masri, masih sangat bergantung pada tata tertib yang nantinya disahkan Muktamar.
“Kita menunggu hasil kesepakatan saja karena mekanisme dapat berlangsung melalui pemilihan maupun musyawarah mufakat,” jelasnya.
Karena itu, segala kalkulasi mengenai peta dukungan masih terbuka berubah di tengah bursa Ketua Umum yang makin ramai.
Sementara itu, Wakil Ketua I PWNU Sulut Dr Abenk menekankan pentingnya satu persepsi di antara peserta asal Sulut.
Pesan tersebut sekaligus menjadi peringatan internal agar keputusan yang telah disepakati bersama menjadi rujukan seluruh peserta.
“Jika terdapat peserta yang mengambil sikap berbeda dengan kesepakatan, hal itu akan menjadi bahan evaluasi.” kata Abenk.
Lanjut Abenk menilai Muktamar ke-35 merupakan salah satu Muktamar NU dengan kontestasi Ketua Umum PBNU yang cukup ramai.
Data yang dirangkum media ini menyebutkan sejumlah nama telah muncul dalam bursa calon Ketua PBNU mulai dari petahana KH Yahya Cholil Staquf, KH Zulfa Mustofa, KH Muhammad Yusuf Chudlori, KH Abdussalam Shohib, KH Abdul Hakim Mahfudz, KH Abdul Ghaffar Rozin hingga Prof KH Nasaruddin Umar.
“Banyaknya figur membuat peta dukungan menjadi lebih cair dan dalam situasi seperti ini biasanya posisi daerah dengan sikap kolektif menjadi semakin strategis,” fungsionaris PWNU Sulut yang meminta namanya tak di publikasi.
Jika melihat nama-nama dalam bursa calun ketua PBNU ada empat jalur yang bisa tersambung dengan suara Sulut. Pasalnya, sejumlah kandidat memiliki jalur hubungan berbeda-beda dengan Sulawesi Utara.
Pertama, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, bukan nama baru bagi NU Sulut. Pada Muktamar ke-34 di Lampung, dukungan NU Sulut pernah diberitakan mengarah kepada Yahya Cholil Staquf. Sebagai petahana, Gus Yahya juga memiliki modal pengalaman memimpin PBNU selama satu periode.
Kedua, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam yang mempunyai jalur komunikasi yang relatif baru dengan NU Sulut. Diketahui bahwa pada 6 Agustus 2026, ia pernah bersilaturahmi dengan PWNU dan PCNU se-Sulut sekaligus menyampaikan visi pencalonannya.
Pertemuan langsung dengan struktur NU daerah tentu memiliki nilai politik organisasi. Meski silaturahmi tidak selalu otomatis berubah menjadi dukungan suara.
Ketiga, KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin. Ia juga tercatat melakukan komunikasi dengan sejumlah wilayah, termasuk Sulawesi Utara.
Posisinya sebagai Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah memberikan modal jaringan struktural yang cukup besar. Tantangannya adalah bagaimana jaringan tersebut dikonsolidasikan menjadi dukungan lintas wilayah dalam Muktamar.
Dan keempat, Prof KH Nasaruddin Umar. Nasaruddin memiliki jalur hubungan yang berbeda dengan Sulut, terutama melalui hubungan kebangsaan dan kelembagaan.
Pada Desember 2025, saat masih menjabat Menteri Agama, Nasaruddin Umar bertemu dengan Kepala Kanwil Kemenag Sulut H. Ulyas Taha dalam kunjungannya ke Sulawesi Utara.
Namun kedekatan tersebut tidak serta-merta dapat diterjemahkan sebagai dukungan politik Muktamar.
Bahkan hingga 11 Agustus 2026, Nasaruddin menyatakan belum mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum PBNU, meski mengakui adanya dorongan dari sejumlah senior dan sahabat NU.
Artinya, jalur komunikasi dengan Sulut memang ada, tetapi belum cukup menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa suara Sulut telah berada di belakangnya.
Di sisi lain, Sulut juga pastinya punya kepentingan di AHWA. Karena jika pertarungan Ketua Umum PBNU ditentukan oleh konfigurasi suara struktur, maka pertarungan menuju Rais Aam memiliki karakter berbeda dan AHWA akan menjadi pintu utamanya. Nama-nama yang saat ini beredar sebagai calon anggota AHWA belum dapat dianggap sebagai komposisi final. Seluruhnya masih harus melewati proses resmi Muktamar.
Sulut sendiri memiliki jejak dalam dinamika tersebut.
Sejumlah struktur NU Sulut sebelumnya mendorong Prof KH Asep Saifuddin Chalim masuk dalam jajaran AHWA. Dukungan tersebut antara lain pernah disuarakan PCNU Kotamobagu, PCNU Minahasa Utara dan PCNU Sitaro.
Jika dukungan tersebut tetap konsisten, Sulut berpotensi ikut memainkan peran dalam proses penjaringan sembilan anggota AHWA.
Tetapi kekuatan itu tidak boleh dibaca secara berlebihan.
Sulut tidak dapat menentukan AHWA secara sepihak. Nama yang diusulkan harus bersaing dengan usulan dari ratusan struktur NU lainnya.
Karena itu, kunci sebenarnya bukan sekadar berapa suara yang dimiliki Sulut, melainkan sejauh mana suara tersebut mampu dikonsolidasikan dengan wilayah lain.
(Rogam)
