NPM, MANADO – Penetapan desil yang amburadul saat ini masih jadi sorotan warga.
DPRD Sulawesi Utara bahkan harus memanggil BPJS Kesehatan untuk mencari informasi terkait penetapan desil terhadap pelayanan kesehatan.
Dalam rapat antara Komisi IV DPRD Sulut bersama BPJS Kesehatan, anggota Komisi IV Billy Lombok memertanyakan penetapan desil dan pengaruhnya terhadap layanan kesehatan.
“Kami menginginkan adanya jalan keluar serta solusi terkait permasalahan desil ini,” kata Billy, Senin (28/9) di DPRD Sulut.
Billy mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satunya dengan pembentukan perda.
Lanjutnya, DPRD Sulut akan mendorong hadirnya produk hukum daerah yang dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dukungan anggaran, penyelesaian persoalan desil, maupun pelayanan JKN.
Maka perlu disepakati untuk membuat sebuah Ranperda yang sifatnya kolaboratif antarprovinsi dan kabupaten/kota.
“Untuk itu kami akan melihat kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah,” tukasnya.
Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan BPJS Wilayah X Djamal Adriansyah memastikan pihaknya akan melakukan koordinasi secara kolaboratif, termasuk dalam pembahasan regulasi daerah.
“Kami akan melakukan koordinasi yang kolaboratif terkait dengan regulasi daerah sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh perlindungan JKN,” pungkasnya. (rud)
