Hukrim  

Inakor Apresiasi Polda Sulut Tetapkan Lucky Senduk Tersangka Dugaan Kasus Korupsi di PD Pasar

NPM, Manado — Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sulawesi Utara beserta jajaran penyidik atas perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Manado.

Pun apresiasi tersebut disampaikan menyusul pada pemberitaan sejumlah media terkait penetapan Direktur Utama PD Pasar Manado, Lucky Senduk, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di PD Pasar tersebut.

Menyikapi polemik tersebut, Ketua Inakor Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menilai langkah penegakan hukum tersebut patut mendapat dukungan masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kami memberikan apresiasi kepada Kapolda Sulut dan jajaran penyidik. Ini merupakan perkembangan penting dalam penegakan hukum. Namun, bagi kami para pegiat antikorupsi, keberhasilan penanganan perkara tidak cukup diukur dari berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka, melainkan dari sejauh mana seluruh fakta hukum berhasil diungkap secara objektif dan dapat dipertanggung jawabkan,” tegas Wenas.

Menurut dia, penetapan tersangka merupakan tahapan proses hukum yang harus dihormati, tetapi bukan akhir dari upaya mengungkap suatu perkara.

Selain itu, Wenas mengingatkan bahwa setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan daerah harus ditelusuri secara menyeluruh berdasarkan kewenangan, tanggung jawab, tindakan, serta alat bukti yang ditemukan penyidik.

“Jangan sampai penegakan hukum hanya terlihat keras di permukaan, tetapi kehilangan ketajaman ketika harus menelusuri seluruh rangkaian peristiwa. Jika fakta dan alat bukti menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya, wajib diproses sesuai hukum. Sebaliknya, jangan ada seorang pun yang dikorbankan tanpa dasar pembuktian yang sah,” tandasnya.

Lelaki familiar inipun menegaskan bahwa keberanian aparat penegak hukum harus berjalan beriringan dengan profesionalisme, integritas, dan independensi penyidikan.

“Bagi kami, hukum tidak boleh mengenal orang kuat atau orang lemah, orang dekat kekuasaan ataupun orang yang tidak memiliki kekuasaan. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Itulah prinsip yang harus terus kita kawal bersama,” lanjut Wenas.

Inakor juga menilai bahwa perkara yang menyangkut pengelolaan perusahaan daerah memiliki dimensi kepentingan publik yang luas. Dan karena itu, selain proses hukum, pembenahan sistem pengawasan, pengelolaan keuangan, dan tata kelola perusahaan daerah harus menjadi perhatian serius.

“Jangan sampai masyarakat, khususnya para pedagang kecil, harus menanggung dampak dari lemahnya tata kelola perusahaan daerah. Pelayanan publik harus tetap berjalan, sementara setiap dugaan penyimpangan harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum yang benar,” katanya.

Wenas turut mengajak masyarakat Sulawesi Utara memberikan dukungan moral kepada aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional, sekaligus tetap kritis mengawasi jalannya proses hukum.

“Masyarakat jangan hanya menjadi penonton ketika perkara korupsi ditangani. Berikan dukungan kepada penyidik yang bekerja benar, kawal prosesnya, dan sampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan apabila memiliki bukti relevan. Pengawasan publik bukan untuk mengintervensi penyidikan, melainkan memastikan kepercayaan terhadap hukum terus terjaga,” tegasnya.

Sebagai pegiat antikorupsi, Wenas juga mengingatkan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah. Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak serta-merta membuktikan kesalahannya sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Kami menghormati hak tersangka dan penasihat hukumnya untuk menempuh seluruh mekanisme pembelaan yang tersedia menurut hukum.” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wenas mengaitkan komitmen pemberantasan korupsi di Sulawesi Utara dengan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda memperkuat reformasi hukum dan pemberantasan korupsi.

“Asta Cita Presiden harus terlihat dalam praktik penegakan hukum, bukan sekadar menjadi kalimat indah dalam pidato. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa hukum benar-benar bekerja secara adil, profesional, dan tidak tunduk pada kepentingan kekuasaan,” pungkas Wenas. Sembari menyampaikan pesan khusus kepada jajaran Polda Sulut agar terus menjaga integritas dan transparansi penanganan perkara sesuai batasan yang diperbolehkan dalam proses penyidikan.

“Kami berdiri mendukung Polda Sulut sepanjang penegakan hukum dijalankan secara profesional dan berdasarkan bukti. Jangan berhenti mengungkap fakta hanya karena perkara telah memiliki tersangka. Tuntaskan sesuai hukum, telusuri setiap pihak yang relevan, dan pastikan tidak ada ruang bagi impunitas. Kepercayaan rakyat harus dijawab dengan kerja nyata, bukan sekadar janji,” tutur Rolly Wenas.

Inakor Sulawesi Utara menegaskan akan terus mengawal perkembangan perkara PD Pasar Manado sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat sipil, dengan tetap menghormati independensi penyidik, hak seluruh pihak, serta proses peradilan yang berlaku.

“Kami tidak sedang menghakimi seseorang. Kami sedang memperjuangkan prinsip bahwa hukum harus berlaku sama bagi siapa pun. Dan itulah komitmen Inakor dalam mengawal pemberantasan korupsi di Sulawesi Utara.”pungkasnya.

(Rogam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *