NEW POSKO MANADO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sangat selektif soal administrasi dan dokumen pendaftaran organisasi masyarakat (ormas) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Ketatnya penerimaan pendaftaran dikuatkan dengan melakukan survey Sekretariat dan dilihat struktur kepengurusannya.
“Kalau tahun ini akan kita kuatkan teknologi berbasis digital,” ujar Kepala Kesbangpol Sulut Ferry Sangian kepada wartawan, Kamis (17/02/2022).
Dia mengatakan, sekarang ini era kebebasan masyarakat menyalurkan ekspresi dan aspirasi. Sehingga, masyarakat bisa saja membentuk organisasi.
“Tapi harus ada syaratnya. Terutama harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Utara, serta bukan menganut paham radikal,” ucap dia.
Soal pengawasan, Sangian mengungkapkan, pihaknya akan meneliti nama pengurus melalui media sosial.
“Intinya kita lebih ketat menyangkut pendaftaran, baik itu Ormas maupun LSM,” kuncinya. (don)
