NEW POSKO MANADO, JAKARTA – Mantan Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara, Dr Agus Fatoni akhirnya dilantik sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Fatoni yang menjabat Gubernur Sulut pada tanggal 18 Februari 2021 – 25 Agustus 2021 itu sebelumnya sebagai Plh Dirjen.
Ia dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Kamis (10/3/2022).
Fatoni dilantik bersamaan dengan 4 Pejabat Tinggi Madya (Eselon I) lainnya yaitu Suhajar Diantoro sebagai Sekretaris Jenderal, Eko Prasetyanto Purnomo Putro sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Sugeng Hariyono menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan Teguh Setyabudi yang menjadi Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda).
Mendagri meminta seluruh jajaran di Kemendagri untuk membenahi dan terus memperbaiki dilingkungan kerja masing-masing.
“Selalu saya katakan, petakan potensi-potensi yang tidak baik dan apa solusinya. Dunia sudah berubah (menjadi) lebih transparan. Di tengah perubahan itu. kalau kita tidak cepat beradaptasi, kita akan terimbas,” kata Tito Karnavian.
Tito juga mengapresiasi beberapa perubahan di Ditjen Keungan Daerah Kemendagri, diantaranya dengan memberlakukan kebijakan menerima konsultasi melalui online dan virtual. Pemerintah daerah yang konsultasi hanya pada hari Rabu dan tamu diterima di lobby dan tempat yang terbuka.
Upaya ini penting dilakukan guna memudahkan monitoring terhadap pertemuan dan menghindari potensi gratifikasi dalam bentuk apapun.
“Saya apresiasi Keuangan Daerah tidak ada pertemuan head to head dengan daerah, tapi minimal harus ada saksi, diruangan yang ada CCTV nya, sehingga bisa monitor. Kurangi pertemuan dengan membuat sistem Digitalisasi seperti SIPD, IPERDA, dan lain-lain,” tegasnya.
Pengalaman tugas Fatoni cukup beragam. Selain pernah menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara, ia bukan orang baru di Ditjen Keuda.
Sebelum menjabat Kepala Badan Litbang Kemendagri, Fatoni pernah menjabat Sekretaris Ditjen Keuda dan Kepala Sub Direktorat Dana Bagi Hasil (DBH). Pengalaman yang lain diantaranya sebagai Kepala Bagian Protokol, Kepala Biro Administrasi Pimpinan dan Kepala Staf Pribadi Menteri Dalam Negeri. Pernah juga menjabat Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama, Sekretaris Korpri dan Kepala Seksi Otsus Papua, Papua Barat dan DIY pada Ditjen Otonomi Daerah.
Pengalaman dibidang organisasi diantara Ketua Umum Senat Mahasiswa Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Tahun 1998-1999, Ketua Umum Forum Protokol Indonesia, Ketua Harian Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongorajaan (IKAPTK), Wakil Sekretaris Eksekutif Forum Sekretaris Daerah Provinsi (Forsesdasi), dan beberapa jabatan organisasi profesi.
Menteri Dalam Negeri dalam pengarahan pelantikan menekankan pentingnya perubahan sistem disemua lini. “Kemudian menaruh orang yang tepat, orang yang tidak tepat ya ganti, pindahin, dan ganti dengan orang yang mau mengubah sistem itu,” terang Tito Karnavian. (*/don)
