Gubernur Olly Dondokambey Terima LHP BPKP Sulut Tahun 2021

Foto Diskominfo Sulut

NEW POSKO MANADO – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menerima ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tahun 2021.

LHP diserahkan langsung Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulut Beligan Sembiring di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (17/3/2022).

Gubernur Olly Dondokambey memberikan apresiasi atas peran Perwakilan BPKP Sulut dalam mendampingi serta mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemprov. Sulut dan Kabupaten/Kota.

“Utamanya dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Bumi Nyiur Melambai. Terima kasih atas peran serta BPKP yang aktif dalam mendampingi Pemprov Sulut dan kabupaten/kota. Sungguh kami sangat merasakan manfaatnya,” ucap Gubernur Olly.

LHP ini merupakan sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
BPKP lebih proaktif mengidentifikasi berbagai risiko pembangunan, mencegah, mengendalikan, serta mengawasi kegiatan, guna memberikan masukan yang lebih relevan dan terkini serta meyakinkan terselenggaranya pengelolaan pembangunan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan, Gubernur mengungkapkan bahwa Pemprov. Sulut sedang mengembangkan aplikasi monitoring terhadap kegiatan pengadaan/pembangunan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dengan demikian, maka kegiatan pembangunan secara periodik dapat diketahui perkembangan serta permasalahannya.

Lebih lanjut Gubernur Olly meminta Perwakilan BPKP Sulut untuk tetap mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga kualitas “good governance” semakin akuntabel dan transparan.

“Untuk itu, mohon bantuan Perwakilan BPKP dalam melakukan pengawasan kegiatan ini,” tukasnya.

Kepala BPKP Sulut Beligan Sembiring memaparkan pokok-pokok yang termasuk dalam laporan, serta menyatakan siap mengawal program-program strategis Gubernur yang sudah dimuat dalam RPJMD periode 2021–2026, khususnya juga yang menjadi prioritas daerah Perwakilan BPKP Sulut. (*/don)

 

 

Editor: Donny Piri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *