NPM, Minahasa – Pemerintah Kabupaten Minahasa konsisten mendengar arahan pemerintah pusat.
Buktinya, Penjabat Bupati Minahasa, Dr Jemmy Stani Kumendong MSi, dan Sekretaris Daerah, Dr Lynda Watania MM, MSi, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa, Senin (22/7/2024).
Rakor dipimpin Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.
Tomsi Tohir mengatakan, Bahwa harga rata-rata nasional minyak kita masih diatas HET sejak awal tahun 2023 dan untuk realisasi angka Domestic Market Obligation (DMO) sudah mengalami peningkatan.
“Sementara realisasi pupuk bersubsidi di beberapa daerah sudah mulai terpenuhi. Hal tersebut menunjang produktivitas penanaman bahan pangan dan dapat menstabilkan harga bahan pokok setelah panen,” katanya.
Dijelaskannya, 3 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait terus melakukan rapat koordinasi dalam rangka memperbaharuhi atau merevisi regulasi terkait pangan.
“Hal ini untuk menyesuaikan dinamika harga bahan baku pangan dan pakan dengan mempertimbangkan cost produksi saat ini,” ujar Tohir.
Dia menambahkan, agar K/L terkait melakukan pengawasan terkait kelancaran pendistribusian minyak goreng dari pihak produsen dan distributor ke retail modern dan pasar tradisional. Antisipasi adanya produsen yang menjual dengan metode bundling.
“Seiring dengan kenaikan HET, perlu diperhatikan terkait pemerataan ketersediaan stok minyak di tiap provinsi,” bebernya.
Tomsi meminta Satgas Pangan Polri dan K/L terkait makin intensif melakukan monitoring dan pengawasan (represif untuk preventif guna menjaga ketersediaan) terkait pendistribusian pupuk bersubsidi dan stok di tiap-tiap wilayah.
“Supaya mempermudah para petani guna mendapatkan pupuk bersubsidi dan perlunya penambahan titik distribusi, khususnya wilayah-wilayah yang jangkauan oleh petani masih jauh,” tukasnya.
Kegiatan rakor turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Arody Tangkere dan jajaran yakni Kadis Kominfo, Kadis Sosial, Kadis Pangan, Kadis Koperasi, Plt Kepala Bapelitbangda, Kadis Pertanian, Kadis Perikanan dan Kelautan, Kepala BPKAD, Kabag Hukum, Kabag Ekonomi dan Kabid Keselamatan Dinas Perhubungan. (mhk)
