NPM, Manado – Di tengah berbagai narasi negatif yang beredar di media sosial, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan Sulawesi Utara bergerak ke arah positif di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus.
Capaian tersebut diraih bukan dalam kondisi yang mudah. APBD Sulawesi Utara yang pada tahun 2024 mencapai Rp3,962 triliun turun menjadi sekitar Rp3,180 triliun pada tahun 2026 akibat berkurangnya dana transfer pemerintah pusat ke daerah.
Di saat yang sama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga harus menunaikan kewajiban pembayaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp205 miliar pada tahun 2025 dan Rp222 miliar pada tahun 2026.
Total pembayaran PEN selama dua tahun mencapai Rp427 miliar.
Dengan asumsi biaya peningkatan jalan provinsi sekitar Rp2 miliar per kilometer, nilai tersebut setara dengan potensi pembangunan atau peningkatan sekitar 213 kilometer jalan provinsi.
Meski ruang fiskal semakin terbatas, sejumlah indikator pembangunan justru menunjukkan perbaikan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulawesi Utara pada Februari 2026 tercatat 5,75 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2025 sebesar 6,03 persen dan tahun 2024 sebesar 5,98 persen. Angka ini menjadi yang terendah dalam tiga tahun terakhir.
Di sektor pariwisata, kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan, transportasi, restoran, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Sementara itu, inflasi tetap terkendali sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga.
Pemerintah provinsi juga tetap menjalankan berbagai program prioritas.
Mulai dari percepatan penurunan stunting, bantuan nutrisi bagi keluarga berisiko stunting, peningkatan pelayanan publik hingga perjuangan menghadirkan akses listrik yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
Berbagai capaian tersebut mendapat pengakuan melalui sejumlah penghargaan pembangunan yang diraih Sulawesi Utara pada tahun 2026.
Termasuk penghargaan di bidang penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting.
Pada akhirnya, publik dapat menilai secara objektif. Ketika anggaran daerah menurun, kewajiban PEN tetap harus dibayar, namun pengangguran menurun, wisatawan meningkat, inflasi terkendali dan pembangunan tetap berjalan.
Data menjadi jawaban yang lebih kuat daripada narasi yang tidak didukung fakta. (don)
