NPM, AMURANG – Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, S.H, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Peraturan Desa dan Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gelombang I yang diikuti 100 peserta dari Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara, Senin (12/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Utara, Pineleng, Kabupaten Minahasa, itu diikuti kepala desa atau hukum tua dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari kedua kabupaten.
Masing-masing kabupaten mengutus 50 peserta, terdiri atas 25 kepala desa dan 25 ketua BPD.
Bimtek tersebut membahas peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penyusunan peraturan desa serta penguatan tata kelola dan pengembangan BUMDes.
Penyusunan peraturan desa perlu memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan kewenangan desa, sedangkan pengelolaan BUMDes membutuhkan perencanaan usaha, tata kelola profesional, legalitas yang jelas, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal.
Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai penyusunan regulasi desa, pelaksanaan fungsi kelembagaan, dan pengelolaan BUMDes sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah Desa Bersatu Provinsi Sulawesi Utara.
Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut hadir, di antaranya Anggota DPD RI sekaligus Ketua Dewan Pengurus Daerah Desa Bersatu Provinsi Sulawesi Utara, Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, S.H, M.H, serta Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Utara, Febry Dien.
Hadir pula Ketua Srikandi Jaga Desa Provinsi Sulawesi Utara, Ners. Gresti Masie, M.Kep, Sp.Kep.MB, bersama jajaran, serta sejumlah narasumber dari unsur pemerintah daerah dan akademisi, termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Selatan, Drs. Efert Poluakan, dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi, Dr. Ferry Liando, S.IP, M.Si.
Selain itu, kegiatan diikuti perwakilan organisasi yang tergabung dalam wadah Desa Bersatu serta para kepala desa dan ketua BPD dari kedua kabupaten. (bds)
