NPM,MANADO- Sekira ratusan warga yang terdampak Revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tikala kecewa berat kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Manado.
Apa pasal ? itu dikarenakan para warga yang terdampak Revitalisasi DAS Tikala mempertanyakan kepada Instansi terkait, mengapah sampai detik ini realisasi pembayaran pembebasan lahan dan bangunan belum dilakukan oleh instansi Tehknis.
“Kenapa sudah 5 tahun lebih prosesnya ditunda terus untuk realisasi pembayaran pembebasan Lahan dan bangunannya.” koar Maksi Sakul salah satu warga yang menetap di DAS Tikala .
Menurut Maksi serta sejumlah warga , kalau ini tidak secepatnya diantisipasi maka dalam waktu dekat Ini kami warga yang terdampak akan kembali turun ke Instasi terkait untuk meminta kejelasan realisasinya.
“Kami warga akan turun ke instansi Tehknis untuk mempertanyakan realisasi bangunan dan lahan,” ungkapnya.
Selain itu kata Sakul, yang diapit sejumlah warga yang terdampak lainnya, kami sangat berharap Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I dan Kementerian (PUPR) sebagai pelaksana teknis utama proyek pengendali banjir dan pihak yang menangani pembayaran ganti untung pembebasan lahan untuk secepatnya berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Manado termasuk Asisten 1 dan perangkat daerah terkait mendukung koordinasi Wilayah, penataan perkotaan, dan percepatan pendataan warga terdampak.
Bukan hanya itu saja, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Manado harus ikut bertanggung jawab atas validasi data nominatif dan proses pengukuran serta pembebasan lahan warga.
“Kementerian (PUPR), BPN dan Asisten 1 Pemkot Manado harusnya jeli menyikapi persoalan tersebut,” tukasnya
Bukan hanya itu saja, menurutnya kalangan (DPRD) Kota Manado khususnya Komisi 1 dan Komisi III harus melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan mengawal hak-hak warga serta ketersediaan anggaran.
“DPRD Provinsi Sulawesi Utara khususnya (Komisi III) harus memfasilitasi dan mengawasi penyelesaian kendala lintas instansi terkait penataan ruang dan pengadaan tanah serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait koordinasi penetapan lokasi (penlok) dan dukungan kebijakan Daerah.
“Kami warga DAS Tikala akan turun melakukan aksi demo bahkan meminta secepatnya ada realisasi ganti untung lahan dan bangunan,” pungkas Maksi geram.
(Rogam)
