NPM, MANADO – Dalam penjelasan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus terhadap Perubahan KUA-PPAS 2026, pemerintah fokus untuk menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus memperkuat program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Gubernur menegaskan komitmennya dengan mengedepankan prioritas terhadap jumlah sektor.
Antara lain pemenuhan mandatory spending, belanja wajib dan mengikat, percepatan konektivitas jalan dan jaringan irigasi, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.
“Pemprov Sulut juga memberikan perhatian terhadap perlindungan sosial dan kesehatan, termasuk mendorong pencapaian Universal Health Coverage (UHC) serta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan,” jelas gubernur saat paripurna di DPRD Sulut, Senin (24/8).
Di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah memprioritaskan penguatan pertanian, perikanan dan UMKM.
“Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kedaulatan pangan sekaligus mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah,” tegas gubernur.
Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Royke Anter dan Stela Runtuwene.
Hadir juga seluruh anggota DPRD, Forkopimda dan seluruh perangkat daerah. (rud)
