Ribuan Usulan Perda Belum Capai Fasilitasi, BULD-DPD-RI Dorong Pembenahan Regulasi

 

Laporan , Ronald Gampu

 

NPM,JAKARTA – Dari 2.741 usulan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) provinsi sepanjang 2021–2025, baru 935 usulan atau 34,11 persen yang mencapai tahap fasilitasi.
Pun kondisi ini menjadi perhatian serius Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD-DPD-RI) yang mendorong pembenahan regulasi pusat dan daerah agar proses pembentukan Perda lebih sederhana, selaras, dan memberi kan manfaat nyata bagi masyarakat.

Persoalan itupun mengemuka dalam Dialog Nasional (BULD DPD-RI) bertema “Membangun Ekosistem Regulasi Pusat- Daerah ; Sinergi DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum untuk Perda yang Sahih, Selaras, dan Efektif Dilaksanakan” yang dibuka Wakil Ketua (DPD-RI) Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

GKR Hemas menegaskan bahwa pembentukan Perda merupakan bagian penting dari pelaksanaan otonomi daerah. Namun, hasil pemantauan (BULD) masih menemukan disharmoni peraturan, tumpang tindih kewenangan, duplikasi proses pemeriksaan, hingga keterbatasan tenaga perancang regulasi di daerah.

“Regulasi daerah sering kali berujung pada ironi , perda yang lahir untuk mati,” ujar GKR Hemas.

GKR Hemaspun menambahkan bahwa pembenahan harus dimulai sejak tahap perencanaan Propemperda. Dan (DPD-RI) melalui (BULD) telah mengusulkan lima titik perubahan dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 untuk memperkuat tindak lanjut rekomendasi pemantauan serta integrasi sistem informasi antarlembaga.

“Karena itu, melalui forum ini, mari bersinergi secara nyata. Dan mari kita pastikan setiap Perda yang kita lahirkan adalah Perda yang sahih, selaras, dan betul-betul efektif dalam menghidupkan kesejahteraan di daerah,” tambahnya.

Sementara itu Ketua (BULD-DPD-RI) Stefanus B.A.N. Liow menjelaskan bahwa persoalan pembentu kan Perda saling berkaitan, mulai dari perencanaan, penyusunan, harmonisasi, hingga pelaksanaan. Dan itu diperlukan penguatan mekanisme tindak lanjut rekomendasi (DPD-RI) tanpa menambah beban birokrasi daerah.

“Forum ini tidak boleh berhenti pada pertukaran pandangan, tetapi harus menghasilkan komitmen kelemba gaan yang dapat ditindaklanjuti untuk mewujudkan Perda yang sahih, selaras, dan efektif dilaksanakan,” ujar Stefanus yang didampingi Wakil Ketua BULD DPD RI Marthin Billa dan Abdul Hakim.

Ditempat yang sama Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, menyoroti mekanisme konsultasi rancangan Perda dengan kementerian terkait untuk memastikan kesesuaian norma, standar, prosedur, dan kriteria sektoral. Bahkan menurutnya mekanisme tersebut justru berpotensi memperpanjang proses pembentukan Perda, terutama ketika pemerintah daerah harus berkonsultasi dengan beberapa kementerian sekaligus.

“Proses fasilitasi dan konsultasi perlu lebih sederhana dengan batas waktu yang jelas. Dan dukungan paling mendesak dari pusat bukan tambahan penga wasan tetapi pendampingan dan penguatan kapasitas tenaga perancang di daerah,” ujar Abdullah Vanath.
Sementara dari perspektif pemerintah kabupaten, Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi yang mewakili Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyoroti perlunya penyelarasan pedoman antar Kementerian, penyederhanaan harmonisasi, serta penguatan mekanisme penyaluran aspirasi daerah melalui (DPD- RI). Bahkan APKASI juga mendukung adanya penjelasan tertulis paling lama 30 hari terhadap rekomendasi (DPD-RI) yang belum diakomodasi, tanpa menambah tahapan birokrasi.

Sementara itu, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengungkapkan bahwa pembentukan regulasi di tingkat kota masih menghadapi perubahan kebijakan pusat yang cepat, birokrasi berlapis, dan keterbatasan tenaga perancang. APEKSI mendorong penyederhanaan prosedur serta penguatan koordinasi agar regulasi daerah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dari Kementerian Hukum, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang- undangan, Widyastuti, menyampaikan bahwa evaluasi (BULD-DPD- RI) dan berbagai masukan daerah menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat pemben tukan Perda dan Perkada sesuai tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, termasuk proses harmonisasi melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Widyastuti mengungkapkan bahwa sepanjang 2025–2026, sebanyak 26.179 rancangan Perda dan Perkada telah diharmoni sasikan dengan dukungan 1.139 tenaga perancang, terdiri atas 651 perancang di 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 488 perancang di pemerintah daerah.

“Kementerian Hukum sebagai instansi pembina jabatan fungsional perancang peraturan perundang- undangan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk segera menghitung kebutuhan tenaga perancang, sehingga kualitas pembentukan regulasi daerah dapat semakin diperkuat,” jelas Widyastuti.

Menanggapi berbagai masukan daerah, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengapresiasi Dialog Nasional BULD DPD RI sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi pembentukan regulasi pusat dan daerah. Menurutnya, keberhasilan Perda tidak diukur dari jumlah aturan yang dihasilkan, melainkan manfaatnya bagi masyarakat. Karena itu, masyarakat harus dilibatkan secara bermakna sejak tahap perencanaan.

“Kemendagri tidak ingin mempersulit daerah. Kami terbuka terhadap berbagai masukan untuk menyederhanakan proses dan memperkuat ekosistem pembentukan Perda dan Perkada agar lebih efektif serta dapat dilaksanakan,” tegas Ribka.

Menutup dialog nasional tersebut, Wakil Ketua (BULD- DPD-RI) Marthin Billa menyampaikan sejumlah kesimpulan, antara lain perlunya Reformasi dan Penguatan Ekosistem Regulasi Pusat– Daerah melalui Revisi Perpres Nomor 87 Tahun 2014, Penyederhanaan dan Integrasi Sistem Harmonisasi Satu Pintu, Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemenuhan SDM Perancang di Daerah, Penyelesaian Tumpang Tindih Kebijakan Lintas Kementerian dan Sinkronisasi Fiskal.

“Yang kita bangun bukan sekadar kesepahaman, tetapi langkah bersama agar regulasi daerah semakin berkualitas, responsif, dan efektif dilaksanakan,” pungkas Marthin.

(Rogam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *