NPM, JAKARTA – Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menyebutkan SIPD meminimalisir penggunaan anggaran pemda.
Ini dalam mengembangkan SPBE di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan daerah.
Hal tersebut disampaikan Fatoni pada Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah melalui SIPD bersama Pemerintah Kota Cilegon secara virtual, Selasa (24/5/2022).
Fatoni menerangkan, SIPD dibuat untuk menyatukan data baik dari perencanaan, keuangan, sampai dengan pelaporan daerah seluruh Indonesia.
Melalui SIPD, daerah tidak perlu menganggarkan biaya untuk membangun aplikasi atau sistem terkait perencanaan dan keuangan dalam APBD.
“Selama ini, daerah itu buat sistem sendiri-sendiri. Ada yang buat aplikasi tentang perencanaan, aplikasi tentang keuangan, semuanya buat aplikasi. Dengan adanya SIPD ini, daerah tidak perlu membuat aplikasi lagi,” jelas fatoni
Pengembangan SPBE di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan daerah terintegrasi dalam satu sistem yaitu SIPD.
“Di beberapa tempat, di beberapa pihak masih menganggap dengan SIPD daerah perlu membuat lagi SIPD baru. Anggapannya, daerah harus membuat sistem, padahal dengan SIPD ini cukup Kemendagri saja yang membuat sistemnya dan yang membiayai, tetapi daerah tinggal menggunakan,” jelas Fatoni.
Dirinya menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap APBD, diketahui biaya yang dianggarkan daerah untuk membangun sistem aplikasi perencanaan dan keuangan cukup besar.
Karena itu, dengan penggunaan SIPD, akan membuat penghematan.
“Untuk menganggarkan sistem bisa dibayangkan, itu kalau penghematannya sebegitu besar. Satu sistem saja bisa ratusan juta,” terang Fatoni.
Selain itu, sambung Fatoni, terdapat manfaat lain yang bisa diperoleh dari SIPD, yakni mampu meminimalisir duplikasi anggaran yang direncanakan dalam penyusunan APBD.
“Sudah otomatis akan tersaring. Tidak adalagi kegiatan yang tidak direncanakan. Semua kegiatan harus direncanakan kemudian dianggarkan,” imbuh Fatoni
Fatoni mengapresiasi kegiatan Bimtek yang digelar oleh Pemerintah Kota Cilegon.
Menurutnya, pertemuan-pertemuan tersebut sangat penting dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM, agar program-program bisa di pahami.
Selain itu, daerah juga dapat memahami dari sisi regulasi, kemudian dapat memacu adanya perubahan cara berpikir.
“Jadi tidak ada kegiatan yang tidak direncanakan. Tidak ada anggaran yang tidak direncanakan, dan tidak ada perencanaan yang tidak dianggarkan,” pungkas Fatoni. (don)
