NPM, Manado – Kampanye terbuka peserta pemilu sesuai jadwal akan dimulai pada 21 Januari 2024. Kegiatan kampanye pemilu dimaksudkan agar parpol dan peserta pemilu lainnya diberikan sarana untuk mempengaruhi sikap politik pemilih.
Namun demikian kampanye dapat dilakukan secara elegan tanpa menghilangkan maksud dari kampanye. Kehadiran peserta kampanye tidak boleh di mobilisasi atau dipaksa.
Demikian disampaikan Pengamat Politik Sulawesi Utara, Ferry Daud Liando, Kamis (18/1/2024).
“Peserta kampanye akan hadir atas dasar kepedulian atau keiklasan tanpa ada rancangan khusus oleh penyelenggara untuk menghadirkan peserta di lokasi,” ujarnya.
Merangsang kehadiran masyarakat di lokasi karena iming-iming adanya artis dangdut atau adanya imbalan lain tentu akan menggagalkan maksud kampanye.
“Ada juga modus sewa ojek dan angkot tapi dengan kewajiban bagi pemiliknya menyertakan penumpang,” ujarnya lagi.
Kata Liando, banyak cara yang buruk yang dilakukan peserta pemilu untuk memobilisasi masyarakat dengan harapan lokasi kampanye akan membludak.
Padahal tidak semua orang yang hadir dalam kampanye akan memilihnya. Sebab banyak masyarakat yang mendapat keuntungan dari kampanye terbuka ini.
“Mereka banyak yang disewa oleh parpol-parpol apa saja untuk memadati lapangan. Jadi seseorang bisa 5 hingga 10 kali kampanye parpol dan mendapat uang,” terang dia.
Karena kampanye terbuka mengganggu aktivitas publik, diharapkan KPUD berkoordinasi dengan kepolisian terutama penerbitan knalpot racing atau brong.
Bisa jadi iring-iringan motor akan menganggu kenyamanan.
Hal yang di khawatirkan jangan sampai iring-iringan peserta pemilu berpas-pasan dengan iring-iringan motor dengan peserta lain atau berpas-pasan dengan iring-iringan motor pengantar jenasah.
“Jika polisi tidak dilibatkan maka potensi kerusuhan bisa saja akan terjadi,” ujarnya mengakhiri. (*/don)
