NPM, Manado – Pemerintah Sulawesi Utara kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Ini merupakan WTP yang ke 11 kali yang diraih Pemprov Sulawesi Utara.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 diserahkan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Budi Prijono saat sidang peripurna di DPRD Sulawesi Utara, Senin (2/6).
LHP diterima Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus Andi Silangen dan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus
Wakil Ketua BPK mengapresiasi komitmen Pemprov Sulawesi Utara yang kembali meraih opini WTP.
“Capaian ini tentunya tidak terlepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,” ujar Wakil Ketua BPK.
Wakil Ketua BPK menyampaikan sejumlah capaian positif Pemprov Sulawesi Utara dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2024.
Di antaranya, alokasi mandatory spending telah dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan APBD, khususnya pada bidang pendidikan dan pengawasan.
Pemprov Sulawesi Utara juga berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan mengendalikan inflasi secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kegiatan turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay, anggota DPRD dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Bombit Agus Mulyo. (adv)
