NPM, Manado – Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah (Disdukcapil KB) Sulawesi Utara melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas serta Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Senin (12/1/2026).
Kegiatan ini menjadi penanda penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas di lingkungan Disdukcapil KB Sulut.
“Penandatanganan Perjanjian Kinerja diposisikan sebagai dasar pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan agar berjalan terarah, terukur serta dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Kadisdukcapil KB Sulut, Christodharma Sondakh.
Pakta Integritas, kata Sondakh, dimaknai sebagai komitmen bersama untuk membangun budaya kerja yang profesional, transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme.
“Dokumen tersebut menjadi rujukan etika aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan publik,” sebutnya.
Pencanangan Zona Integritas menuju WBK menegaskan keseriusan institusi dalam mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani.
Upaya ini diarahkan melalui penguatan sistem kerja, peningkatan pengawasan, serta perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan.
Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, dan keluarga berencana, Disdukcapil KB Sulut menempatkan kepastian hukum, transparansi prosedur dan akuntabilitas sebagai prinsip utama pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan ini turut disaksikan Perwakilan Ombudsman dan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan serta komitmen bersama dalam membangun birokrasi yang berintegritas.
Melalui kegiatan ini, Disdukcapil KB Sulut memperkuat langkah reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
“Kami menempatkan kinerja dan integritas sebagai fondasi utama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Sondakh. (don)
