NPM, MANADO – Personil Komisi I DPRD Sulawesi Utara Muliadi Paputungan memertanyakan mekanisme pembentukan Koperasi Merah Putih.
“Bagaimana pembentukan Koperasi Merah Putih, lalu soal program-program dari koperasi desa yang ada sesuai petunjuk pemerintah pusat,” ujar Muliadi saat RDP dengan DPMD Sulut, Selasa (19/5).
Terkait hal itu, Plt Kepala DPMD Sulut Novita Lumintang mengatakan, pembentukan Koperasi Merah Putih ada satuan tugasnya sampai ke daerah.
“Satgas itu di dalamnya adalah pemerintah daerah,” jelasnya.
Terkait personilnya, kebijakan awal pegawai koperasi adalah PPPK yang ada di daerah.
Namun ketika dikonsultasikan lagi kebijakan itu masih di-hold (ditahan, red) untuk sementara waktu.
Dirjen menteri waktu meninjau koperasi desa di Kauditan kami mendapat informasi terbaru bahwa tentara-tentara yang mengelola, yang menjaga di koperasi desa akan menjadi koordinator namun belum ada regulasi yang turun,” jelasnya. (rud)
