NPM, MANADO-DPRD Sulut menandatangani nota kesepahaman KUA-PPAS perubahan 2024 di ruang paripurna, Kamis (8/8).
Penyerahan nota kesepahaman KUA-PPAS Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
Penandatanganan dilakukan Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen, Wakil Ketua Victor Mailangkay, Raski Mokodompit dan Billy Lombok.
Silangen mengatakan, penandatanganan KUA-PPAS Perubahan Tahun 2024 didasari dari hasil pembahasan yang dilakukan Banggar.
“Dari pembahasan itu, ada tujuh poin yang menjadi perhatian Banggar,” katanya.
Beberapa poin yang jadi perhatian seperti pembebasan lahan guna pelebaran jalan di kawasan ekonomi khusus Desa Likupang.
Lanjutnya, penyusunan KUA-PPAS APBD perubahan tahun 2004 diharapkan dapat difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Selain itu penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan dan pembangunan desa guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
“Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa dan memperkuat struktur ekonomi daerah,” ujar Silangen.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatakan, KUA-PPAS 2024 ini merupakan langkah strategis yang harus ditempuh dalam menyesuaikan berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
“Oleh karena itu penyesuaian ini perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan berbagai aspek guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di daerah kita,” terangnya.
Proses penyusunan bertujuan mempercepat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat sistem kesehatan dan pendidikan.
Di 2024, pemerintah telah berupaya meloloskan mengalokasikan anggaran secara optimal untuk berbagai kebutuhan diantaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah akan terus berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
Diantaranua dengan meningkatkan berbagai program pemberdayaan ekonomi peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan sektor ekonomi mikro kecil dan menengah.
“Pemerintah akan fokus pada sektor-sektor ekonomi yang terdampak pandemi dengan memberikan dukungan kepada industri pariwisata pertanian, perikanan dan sektor-sektor lainnya yang memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah,” pungkasnya. (adv)
