NPM, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memulai langkah strategis menuju pembangunan lima tahun ke depan.
Wakil Gubernur Sulut, Dr Victor Mailangkay, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan RPJMD 2025–2029, di The Sentra Hotel, Senin (30/06).
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan antarwilayah dalam membangun daerah secara inklusif dan berorientasi masa depan.
Mailangkay menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD bukan sekadar agenda formal tahunan, tetapi forum strategis yang menentukan arah pembangunan Sulut lima tahun ke depan.
“Musrenbang ini menjadi tonggak penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan. Diharapkan menghasilkan dokumen yang responsif, adaptif, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Wagub.
Kegiatan ini turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, pimpinan OPD, akademisi, tokoh masyarakat, serta mitra pembangunan. Suasana dialogis dan partisipatif terlihat kuat sepanjang forum berlangsung.
Guna memperkuat landasan penyusunan RPJMD, panitia menghadirkan dua narasumber nasional yaitu Dr. Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, juga Mantan Pj.Gubernur Sulut ini hadir secara Virtual, yang membahas strategi sinergi pengelolaan keuangan daerah yang selaras dengan arah pembangunan nasional.
Ika Retna Wulandary, Direktur Pembangunan Kawasan Indonesia Timur Bappenas, memaparkan strategi pembangunan kawasan timur Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif, dengan penekanan pada peran strategis Sulut sebagai pintu gerbang Pasifik.
Kedua pemateri menekankan pentingnya koordinasi antar level pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta perencanaan yang berbasis data dan aspirasi rakyat.
Di akhir acara, seluruh peserta menyepakati pentingnya menyusun RPJMD yang tidak hanya teknokratik, tetapi juga berakar pada kebutuhan nyata masyarakat.
Wagub Mailangkay mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat kolaboratif, agar visi bersama “Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” dapat benar-benar diwujudkan.
“RPJMD bukan milik pemerintah semata, tapi milik seluruh rakyat Sulawesi Utara,” pungkasnya. (*/don)
