NPM, Amurang – Suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara saat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar Pencatatan Nikah Massal dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2026, Selasa (21/7/2026).
Sebanyak 130 pasangan mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan sekaligus memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa.
Dari jumlah tersebut, 10 pasangan berasal dari Kabupaten Minahasa Selatan. Kehadiran mereka menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memberikan akses pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh masyarakat.
Dalam prosesi tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., bertindak sebagai saksi mempelai pria, sedangkan Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., menjadi saksi mempelai wanita. Kehadiran kedua kepala daerah tersebut menjadi simbol dukungan pemerintah terhadap terbentuknya keluarga yang sah secara hukum dan kuat sebagai pilar utama kehidupan bermasyarakat.
Melalui kegiatan ini, para pasangan tidak hanya memperoleh pengakuan administratif atas pernikahan mereka, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum yang menjamin berbagai hak keperdataan, termasuk administrasi kependudukan, perlindungan keluarga, serta hak-hak anak di masa mendatang.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, Samuel Tandaju, S.E., menyampaikan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan langkah penting dalam membangun keluarga yang berkualitas.
Menurutnya, keluarga yang dibangun di atas komitmen, tanggung jawab, dan kepastian hukum akan menjadi fondasi lahirnya generasi yang sehat, berkualitas, serta mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah dan bangsa.
Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah kabupaten dan kota kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat. (bds)
