NPM, Amurang – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membahas potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dampak kemarau panjang, serta kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Kabupaten Minsel, Selasa (8/9/2026).
Rapat yang dipimpin Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, S.H., tersebut berlangsung di Kantor Bupati Minahasa Selatan.
Pembahasan diarahkan pada langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla serta dampak kondisi kemarau yang dapat memengaruhi lingkungan, ketersediaan sumber daya, dan aktivitas masyarakat.
Selain persoalan lingkungan dan cuaca, Forkopimda juga membahas upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Minahasa Selatan.
Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dapat muncul selama kondisi kemarau, sekaligus memastikan penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi gangguan atau keadaan darurat.
Usai rapat, Bupati Franky Wongkar bersama unsur Forkopimda dan jajaran terkait meninjau bangunan eks Hunian Sementara (Huntara) korban bencana Pantai Amurang.
Peninjauan tersebut dilakukan setelah pelaksanaan Rakor Forkopimda sebagai bagian dari agenda Bupati bersama unsur terkait di wilayah tersebut.
Dalam rapat hadir Ketua Pengadilan Negeri Amurang Junita Beatrix Ma’i, S.H., M.H.; Kepala Bagian Operasi Polres Minahasa Selatan AKP Jose Trisko yang mewakili Kapolres Minahasa Selatan; Dan Unit Intel Kodim Minahasa Letda Inf. Elri Karepowan yang mewakili Dandim 1302 Minahasa; serta Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Yudi Adiansya, S.H., M.H., yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan.
Turut hadir Pendeta Sonny Mongkareng, M.A., M.Th., serta Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Glady Kawatu, S.H., M.Si., bersama jajaran instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. (bds)
