NPM, BOLMONG, KOTAMOBAGU – Masyarakat Desa Matali Baru, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolmong, akhirnya mengungkap semua pihak yang diduga terlibat dalam dugaan kasus jual beli lokasi Batu Kilat yang masuk kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mobungayom. Termasuk peran oknum Anggota DPRD Kota Kotamobagu berinisial AS.
Berdasarkan pengakuan sejumlah masyarakat saat ditemui langsung media ini di Desa Matali Baru, Jumat 13 November 2026. luas lahan yang diduga sudah diperjualbelikan bukan hanya lebih dari 100 hektare, tetapi sudah mencapai sekitar 300 hektare lebih.
Selain Batu Kilat, lokasi Marpaung yang berdekatan dengan Batu Kilat diduga turut diperjualbelikan dengan pola yang sama.
Awal mula rencana jual beli tersebut terjadi pada akhir tahun 2025. Dan memasuki awal tahun 2026, transaksi jual beli tersebut mulai berlangsung.
Menurut masyarakat, jual beli lahan Batu Kilat atau Hutan HPT Mobungayom, tidak dilakukan terlebih dahulu musyawarah bersama semua masyarakat Matali Baru.
Tidak ada undangan rapat desa dan tidak ada kesepakatan bersama. Transaksi pun diduga berjalan secara diam-diam, atas nama masyarakat. Inilah yang paling disesalkan masyarakat.
Masyarakat pun akhirnya mengungkap peran para terduga pelaku di balik dugaan jual beli kawasan HPT tersebut. Termasuk sosok yang diduga sebagai penunjuk lokasi yang memimpin sekelompok masyarakat mendatangi lokasi Batu Kilat.
Salah satu warga yang disebut berperan sebagai penunjuk lokasi berinisial SM. Ia disebut sebagai orang yang menguasai lokasi Batu Kilat yang turun langsung mendampingi pengukur dan masyarakat yang naik ke Lokasi.
Pengakuan tersebut semakin menguatkan bahwa dugaan jual beli lahan HPT ini bukan transaksi biasa, tetapi dilakukan secara terorganisir, dari penunjukan lokasi, pengukuran, penandaan dengan cat merah dan biru serta tulisan nama, hingga penerbitan SKT oleh Pemerintah Desa.
Masyarakat menilai, dugaan kasus jual beli kawasan HPT tersebut adalah kejahatan yang telah direncanakan sekelompok orang mengatasnamakan masyarakat.
“Atas nama masyarakat, tapi hanya masyarakat tertentu saja yang diuntungkan. Kami butuh keadilan terkait jual beli lahan hutan di Desa kami,” kata seorang perempuan yang meminta namanya tidak disebutkan.
Menurut masyarakat, transaksi jual beli atau pembayaran lokasi Batu Kilat berlangsung sebelum bulan suci Ramadhan tahun ini.
Sebelum transaksi jual beli dilakukan, Anggota DPRD Kota Kotamobagu yang disebut-sebut itu juga sempat turun langsung ke lokasi Batu Kilat, bersama penunjuk lokasi berinisial SM dan AM dan sekelompok masyarakat.
“Iya saya naik langsung waktu itu. Kalu tidak salah ada 18 orang termasuk penunjuk lokasi. Waktu itu Papa Gi (Oknum Anggota DPRD yang dimaksud) juga sempat ikut naik ke Lokasi bersama kami bahkan sempat tidur di lokasi,” kata seorang pria yang mengaku tergabung dalam kelompok yang naik ke lokasi.
“Saya juga sudah menerima hasil lahan batu kilat, tapi tidak sesuai. Saya hanya menerima Rp3 juta dari harga 1 hektare Rp 10juta. Ada potongannya, jadi dari harga tersebut yang saya terima hanya 3jt,” tambahnya.
Pemotongan hasil tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat sebagai pemilik lahan.
Harga yang katanya disepakati untuk 1 hektare lahan adalah Rp10 juta. Sangat disayangkan, masyarakat pemilik lahan justru hanya menerima harga Rp3 juta, Rp5 juta hingga Rp7 juta. Sisanya hilang dengan alasan ada potongan.
Jika luas lahan yang diduga diperjualbelikan sudah mencapai sekitar 300 hektare lebih, maka nilainya bukan kecil. Dengan harga Rp10 juta per hektare, total nilai transaksi mencapai sekitar Rp3 miliar lebih.
Jika setiap hektare masyarakat hanya menerima Rp3 juta hingga Rp7 juta, maka uang yang diduga raib dari tangan masyarakat bisa mencapai total ratusan juta hingga miliar.
“Kami berharap Pemerintah Desa dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi secara terbuka kapada masyarakat Matali Baru terkait jual beli lahan hutan. Sampai hari ini belum ada kejelasannya siapa-siapa penjualnya, berapa harga lahan sebenarnya dan siapa pembeli sebenarnya. Jangan bilang atas nama masyarakat tapi tidak tahu masyarakat itu siapa-siapa,” kata Masyarakat.
Masyarakat menegaskan agar dugaan jual beli lokasi batu kilat tidak perlu dikaitkan dengan masa lalu, yaitu Pemilihan Sangadi (Pilsang).
Menurut mereka, upaya mengaitkan dugaan kasus ini dengan Pilsang hanya sebatas pengalihan isu. Faktanya, yang diduga ikut turun dalam jual beli tersebut bahkan terdapat salah satu Tim Sukses lawan Sangadi aktif.
Artinya, kasus ini bukan soal kubu menang atau kubu kalah dalam Pilsang. Bukan soal balas dendam politik. Tapi soal dugaan kejahatan kehutanan yang melibatkan orang dari berbagai kubu.
“Jangan dikait-kaitkan dengan Pilsang. Yang ikut jual beli ini ada juga dari tim sukses lawan Sangadi sekarang. Jadi ini bukan soal Pilsang. Ini soal keadilan kepada masyarakat,” tegasnya.
Masyarakat pun meminta dan berharap agar pemeriksaan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui KPH ll tidak hanya menyasar kepada Sangadi, tetapi juga kepada pembeli, pengukur, hingga penunjuk lokasi.
“Kami minta semua diperiksa. Jangan hanya Sangadi saja, semua harus diperiksa. Termasuk Papa Gi, Anggota Dewan yang disebut-sebut itu,” harapnya.
Menurut masyarakat tanpa mereka tersebut, jual beli lahan HPT yang diduga mencapai 300 hektare lebih itu tidak mungkin berjalan mulus.
“Kami tahu pembelinya hanya 1 orang Papa Gi yang Anggota Dewan itu. Tapi setelah pertemuan bersama Sangadi muncul nama Pak Glen sebagai pembeli. Berarti Papa Gi ini hanya perantara atau makelar karena semua melalui dia. Nanti sudah jadi masalah baru masyarakat lain dipanggil ke lokasi agar mendapat lahan, karena masih ada yang belum dijual. Ini kan aneh,” jelasnya.
Jika Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Balai Gakkum Kehutanan) wilayah Sulawesi tidak turun tangan, warga khawatir kasus ini hanya berhenti di klarifikasi. Padahal hutan negara seluas ratusan hektare diduga sudah diobral atas nama masyarakat, untuk kepentingan sekelompok orang dan untuk perluasan tambang.
Apalagi sebelumnya, Kepala UPTD KPH Unit II Boltim-Bolsel, Ahmad Djunaedi, S.Hut mengatakan, jika lokasi yang diduga telah diperjualbelikan sudah terbit Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) kepada salah satu perusahaan tambang yang ada di Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Sebelumnya, Tim Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui KPH Unit II Boltim-Bolsel telah melakukan Pulbaket, Deliniasi dan Geotagging, Selasa 3 November 2026. Hasilnya, lokasi Batu Kilat berada di dalam kawasan hutan berstatus HPT Mobungayom. Kawasan HPT tidak dapat diperjualbelikan dan batal demi hukum.
Pada Senin 9 November 2026, Sangadi Matali Baru, Wien Lomamay telah memenuhi panggilan Dinas Kehutanan dan memberikan klarifikasi.
Sangadi juga sebelumnya membenarkan telah menerbitkan SKT untuk pembeli berinisial GLA alias Glen seluas lebih dari 100 hektare dengan harga Rp10 juta per hektare. Sangadi pun mengaku, jika jual beli tersebut atas nama masyarakat. Tapi fakta di lapangan berkata lain.
Dugaan keterlibatan Anggota DPRD Kota Kotamobagu berinisial A atau AS juga sempat menjadi sorotan warga. Dugaan keterlibatan tersebut juga telah dibenarkan oleh Camat Lolayan, Ip Linggotu.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan yaitu Anggota DPRD, SM alias Sur, dan GLA alias Glen selaku pembeli, meski upaya konfirmasi sudah dilakukan media ini.
Media ini membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, sesuai dengan UU tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Gry)













