NPM, AMURANG – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mulai menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Wilayah Perencanaan Tenga. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman pengembangan wilayah sekaligus memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Hal itu mengemuka dalam Konsultasi Publik I penyusunan RDTR dan KLHS Wilayah Perencanaan Tenga yang dihadiri Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H, di Hotel Sutanraja Amurang, Rabu (11/11/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, khususnya Direktorat Jenderal Tata Ruang, atas dukungan dan fasilitasi melalui Program Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR Kabupaten/Kota melalui proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) Tahun Anggaran 2026.
Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, tim konsultan, tim pendamping, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen tersebut.
Bupati menegaskan bahwa penataan ruang merupakan aspek strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keteraturan pemanfaatan ruang, keseimbangan kepentingan masyarakat, serta kelestarian lingkungan.
RDTR Wilayah Perencanaan Tenga diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih jelas dalam mengatur pemanfaatan ruang, antara lain untuk kawasan permukiman, pusat kegiatan, jaringan infrastruktur, kawasan pertanian, dan potensi wilayah lainnya sesuai karakteristik daerah.
Dengan perencanaan yang terarah, perkembangan wilayah diharapkan berlangsung lebih tertib, memberikan kepastian pemanfaatan ruang, serta mendukung investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan perlindungan sumber daya alam.
Selain RDTR, penyusunan KLHS menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Kajian ini diharapkan memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini, tetapi juga memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
Bupati juga menekankan bahwa Konsultasi Publik I bukan sekadar tahapan formal penyusunan dokumen. Forum tersebut harus menjadi ruang untuk membangun kesepahaman dan menghimpun masukan berdasarkan kondisi nyata wilayah Tenga.
Dalam pembahasan, peserta diarahkan untuk memberikan masukan terkait analisis wilayah, tujuan penataan ruang, konsep struktur dan pola ruang, serta penapisan isu pembangunan berkelanjutan guna menentukan isu prioritas dalam KLHS.
Karena itu, partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dinilai penting, terutama dalam menyampaikan potensi unggulan wilayah, kebutuhan infrastruktur, persoalan pemanfaatan lahan, kawasan yang perlu dilindungi, serta tantangan pembangunan yang dihadapi.
Bupati turut mengingatkan perlunya keselarasan antara rencana tata ruang dan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, program pemerintah maupun kegiatan investasi diharapkan memiliki pedoman pemanfaatan ruang yang jelas dan dapat meminimalkan potensi konflik penggunaan ruang pada masa mendatang.
Ia berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dapat menghasilkan dokumen RDTR dan KLHS Wilayah Perencanaan Tenga yang berkualitas, realistis, serta dapat diterapkan.
Dalam kegiatan tersebut, hadir secara daring Ir. Sufriyadi, Pejabat Fungsional Ahli Utama yang mewakili Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, materi disampaikan oleh Imanda Pramana, S.T, IAP, selaku Pimpinan Tim Proyek RDTR Wilayah Perencanaan Tenga, dan Nur Rahmatul Azizah, S.Si.
Turut hadir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan Heddy, S.H, M.H, bersama jajaran; Mayor Infanteri Rekom Mulyadi selaku Perwira Penghubung Kabupaten Minahasa Selatan; para pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator Pemkab Minsel.
Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tenga, yakni Camat Tenga Sonny Sagay, M.Si.; Kapolsek Tenga Iptu Jusuf Kambey; Danramil 1302-15/Tenga Kapten Infanteri Oral Piet Tatambihe; serta para hukum tua se-Kecamatan Tenga. (bds)
