NPM, SANGIHE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-601 daerah, Sabtu (31/1/2026).
Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Sangihe tersebut menjadi momentum refleksi perjalanan panjang sejarah daerah sekaligus penegasan komitmen legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sangihe Ferdy Sondakh, didampingi Wakil Ketua I Risald Paulus Makagansa dan Wakil Ketua II Marvein Hontong. Hadir Bupati Michael Thungari, Wakil Bupati Tendris Bulahari, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, unsur Forkopimda, anggota DPRD, pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh agama, dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ferdy Sondakh menegaskan bahwa peringatan hari lahir daerah bukan sekadar agenda seremonial, melainkan kesempatan untuk mengenang perjuangan para pendahulu yang telah meletakkan fondasi bagi keberadaan Sangihe.
“Momentum Hari Lahir Daerah Kepulauan Sangihe ini mengingatkan kita akan jasa para pejuang dan tokoh pendiri yang telah memberikan kontribusi terbaik, baik secara fisik maupun pemikiran, demi mempertahankan keberadaan daerah yang kita cintai,” ujar Sondakh.
Ia juga mengingatkan bahwa semangat perjuangan para pendahulu harus menjadi inspirasi bagi generasi sekarang untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Menurutnya, filosofi Somahe Kai Kehage mencerminkan ketangguhan masyarakat Sangihe dalam menghadapi kesulitan. Semakin besar tantangan yang dihadapi, semakin kuat pula tekad untuk berusaha dan membangun daerah.
Sondakh menegaskan, DPRD berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah daerah dengan tetap menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal, termasuk di tengah keterbatasan anggaran.
Momentum HUT ke-601, lanjutnya, harus menjadi refleksi bersama untuk memastikan pembangunan daerah berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Utara.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari menyebut peringatan hari lahir daerah sebagai momentum untuk meneguhkan identitas Sangihe sebagai wilayah kepulauan sekaligus kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“HUT ke-601 merupakan penguatan jati diri daerah dan komitmen bersama untuk terus membangun Sangihe yang maju dan berdaya saing,” demikian pernyataan Thungari dalam pemberitaan mengenai paripurna tersebut.
Thungari menjelaskan, pembangunan daerah dalam kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Tendris Bulahari diarahkan melalui visi dan misi Sapta Membara yang diterjemahkan secara bertahap dalam kebijakan dan program prioritas.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah berupaya menjaga keberlanjutan pembangunan melalui perencanaan yang cermat, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta penguatan sinergi lintas sektor.
“Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan infrastruktur dasar, kualitas pelayanan publik, serta penguatan kapasitas aparatur pemerintahan,” sebut Thungari.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sangihe atas kemitraan yang terjalin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dukungan pemerintah provinsi, Forkopimda, lembaga perbankan, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, komunitas pemuda, dan masyarakat turut dinilai penting dalam mendorong kemajuan daerah.
Peringatan HUT ke-601 tahun ini mengusung tema bahasa daerah Sangihe, “Pempahuliage su ralungu alamate kakendag’i ghenggonalangi”, yang dimaknai sebagai ajakan untuk bersukacita dalam berkat dan rahmat Tuhan.
Rangkaian paripurna juga diisi penyerahan bantuan keuangan sebesar Rp100 juta dari Pemkab Sangihe kepada Pemkab Kepulauan Sitaro sebagai bentuk solidaritas atas bencana banjir bandang. Selain itu, diserahkan bantuan alat dan sarana pertanian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, hadiah perlombaan HUT daerah, serta bonus bagi atlet berprestasi.
Memasuki usia 601 tahun, Sangihe dihadapkan pada tanggung jawab untuk meneruskan warisan sejarah melalui pembangunan yang merata, pelayanan publik yang berkualitas, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Sinergi DPRD dan pemerintah daerah pun menjadi salah satu faktor penting agar kebijakan dan anggaran pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama warga yang tinggal di pulau-pulau terluar dan wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan dasar.
