NPM, MINUT-Pemkab Minahasa Utara memerpanjang status tanggap darurat bencana banjir dan longsor selama 14 hari, terhitung mulai 10-23 Februari 2023.
Perpanjangan diputuskan lewat rapat koordinasi penanggulangan bencana yang dipimpin Bupati Minahasa Utara Joune JE Ganda, Jumat (10/2).
Penetapan merujuk hasil prakiraan, curah hujan Bulan Januari-Maret 2023 berada pada kisaran menengah hingga tinggi di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Utara.
Selain itu, perpanjangan juga didasarkan pada estimasi waktu yang dibutuhkan guna penanggulangan pasca bencana yang menyebabkan lumpuhnya sejumlah fasilitas umum.
Dalam rapat tersebut, Bupati menyampaikan, diperpanjangnya status darurat bencana guna percepatan penanganan terhadap infrastruktur yang rusak di Kecamatan Wori dan Talawaan. “Nantinya pemerintah akan memprioritaskan layanan terhadap masyarakat terdampak di sejumlah lokasi bencana,” katanya.
Tim verifikasi akan segera turun ke lapangan untuk pendataan rumah rusak. Tim terdiri tenaga teknis PUPR, BPBD, Dinas Perkim, Pemerintah Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas. Pendataan rumah rusak akan diterbitkan dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani kepala daerah.
Status tanggap darurat bencana Minahasa Utara sebelumnya dituang dalam Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 57 Tahun 2023
Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Minahasa Utara, telah berakhir terhitung 9 Februari 2023.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007
Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 48 huruf F “Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, serta prakiraan curah hujan dari BMKG bulan Januari, Februari dan Maret 2023 di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, maka pemerintah memerpanjang masa tanggap darurat bencana. (rud)
