NPM, MANADO-Keseriusan Pemprov Sulut untuk menyelesaian permasalahan aset menjadi sorotan legislator Sulut Jems Tuuk.
Anggota Badan Anggaran mengatakan, soal temuan aset dari BPK untuk mengurus aset tersebut bermuara di biro hukum dengan anggarannya ada 3 miliar 5 juta.
“Saya minta masalah aset ini segera dituntaskan. Namun apakah bisa, alokasi anggaran 3 miliar bisa selesai masalah aset di tahun 2024. Kalau dengan anggaran itu tidak cukup, maka seharusnya dilakukan penambahan,” katanya.
Jems juga menyorot pengumpulan PAD yang belum maksimal. Seperti menagih BBM2 kendaraan yang masih bisa ditingkatkan.
Dikatakannya, BBM2 banyak yang tidak membayar.
Jems juga menyinggung soal banyaknya alat berat yang bekerja di tambang tidak bayar pajak. Seperti PT MSM yang memiliki banyak alat berat.
Politisi dapil Bolmong Raya ini juga memertanyakan soal Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, apakah masuk dalam struktur APBD Sulut di tahun 2024.
“Pemprov harus kebih kreatif lagi agar orang bisa bayar pajak. Kalau tidak bisa bayar pajak, lapor ke DPRD agar kita bisa hering orangnya agar dia bayar pajak,” ujarnya.
Soal ini, Sekprov Steve Kepel menerima usulan yang disampaikan anggota DPRD Jems Tuuk.
“Ini jadi bahan masukan juga bagi kami untuk terus berbenah, terlebih khusus lagi terkait penanganan aset yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” ucap Steve. (rud)
