NPM, Manado – Rapat Dengar Pendapat antara Komisi I DPRD Sulut dengan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Sulut, Kamis (12/10) menguak kondisi yang memprihatinkan.
Pasalnya, instansi yang mengurus wilayah perbatasan ini belum memiliki kantor sendiri. Tak hanya itu, kantor yang dipimpin Jemmy Gagola ini juga tak memiliki kendaraan operasional.
“Pernah ada kendaraan operasional tapi sudah dikembalikan ke Biro Ekonomi,” kata Kaban Pengelolaan Perbatasan Jemmy Gagola.
Ia mengungkapkan, saat ini instansi yang dipimpinnya itu belum memiliki kantor sendiri dan hanya pinjam pakai kantor milik Dinas Kehutanan.
Gagola berharap Komisi I bisa memerjuangkan kondisi tersebut. Terlebih instansi tersebut memiliki banyak sekali program khusus di wilayah perbatasan.
“Saya berharap Komisi I bisa menjadi pendorong agar instansi ini bisa memiliki fasilitas yang memadai,” pintanya.
Anggota Komisi I Hilman Idrus merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Ia berharap tahun depan semua aspirasi dan kebutuhan Badan Pengelola Perbatasan bisa memiliki fasilitas memadai.
“Nanti aspirasi ini akan kami bawa dalam semua rapat terutama dengan pemerintah,” tukasnya.
Anggota Komisi I Meyke Lavarence menambahkan, ini menjadi tanggung jawab bersama. Sebab sangat miris pemerintah provinsi tak memiliki kantor dan kendaraan operasional.
“Kalau tak ada kantor memang memalukan,” katanya. (rud)
