Opini  

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja dan Resesi Ekonomi Global Effect

Oleh : Safri Panigoro, Akademisi

Pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan momok yang menakutkan baik itu bagi para pekerja, pemerintah dan masyarakat yang lain.

Kita ketahui bersama bahwa di Indonesia setiap tahun kita selalu memproduksi sumber daya manusia yang merupakan angkatan kerja, baik angkatan kerja dengan skill dan legalitas pendidikan tinggi maupun angkatan kerja tanpa keahlian atau unskill.

Data BPS pada akhir 2021 jumlah ankatan kerja Indonesia 140.15 juta orang naik 1,93 juta orang di bandingAgustus 2020, sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 131,05 jut orang naik sebanyak 2,60 juta orang dari tahun 2020.

Bagaimana dengan tingkat pengganguran di Indonesia? Pada agustus 2021 jumlah pengganguran di Indonesia sebanyak 9.1 juta orang jika di bandingkan dengan dengan total angkatan kerja yang sebanyak 143,72 juta orang, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Di Indonesia terpantau sebesar 5,86% pada agustus 2022..

Data dari badan pusat statistic (BPS) Mencatat sebanyak 37.02% penduduk Indonesia berstatus sebagai buruh, karyawan dan pegawai pada februari 2021.

Penyebab utama dari masih tingginya pengangguran di Indonesia adalah keseimbangan antara pekerjaan (lapangan kerja) dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya.

Fenomena pemutusan hubungan kerja pada tahun 2022 akan berdampak pada perekonomian baik itu secara nasional maupun masyarakat dan kerawanan sosial.

Pada tahun 2022 berbagai jenis cluster bisnis sudah melakukan tindakan PHK, tercatat untuk cluster industry sepatu sudah sebanyak 20 ribu tenaga kerja yang di PHK dalam 2 tahun terakhir ini sedangkan untuk industry tekstile telah memutuskan hubungan kerja karyawan sebanyak 60 ribu orang pada tahun 2022, belum termasuk sector retail yang selama pandemic berdarah-darah akibat pembatasan yang di lakukan yang effeknya berlaku sampai saat ini.

Start Up yang sempat menjadi harapan pemerintah untuk membangkitkan ekonomi kreatif dengan platform digital dengan bisa menyediakan lapangan kerja bagi para pencari kerja yang memiliki skill dan legalitas pendidikan tapi ternyata tidak mampu menghadapi tekanan ekonomi baik itu efek global maupun nasional menyangkut daya beli masyarakat yang cenderung turun tercatat ada 14 Start Up di Indonesia yang melakukan PHK di antaranya adalah sStart Up besar seperti Shopee, GOTO, JDI.ID OYO, LinkAja.

Belum juga 6 Start Up yang bangkrut dan tutup layanan. Gelombang PHK memang melanda seluruh negara terutama untuk perusahaan yang berbasis teknologi, gelombang ini bagaikan tsunami tercatat 356 kasus dengan jumlah 125 903 orang yang di PHK pada taun 2022 secara global.

Tekanan ekonomi global dan isu resesi global pada tahun 2023 ini semakin membuat was-was bagi para pekerja apalagi pada tahun 2022 sektor tekhnologi sudah banyak melakukan efisiensi dengan meangkas karyawannya.

Di lain pihak kehawatiran tentang ekonomi ke depan dengan ketidak stabilannya membuat para investor berpikir seribu kali untuk berinvestasi baik itu dengan skala besar, menengah maupun investasi skala kecil.

Penulis beberapa kali terlibat pembicaraan dengan para pengusaha skala menegah maupun kecil tentang prospek ekonomi ke depannya merek rata-rata mengambil posisi wait dan see dan safety artinya merek belum akan berinvestasi ataupun pengembangan, perluasan usaha walaupun itu ada peluang karena kekhawatiran untuk kondisi ke depannya.

Uang yang mereka miliki hanya di amankan di investasi keuangan perbankan, logam mulia, dan mata uang asing misalnya dolar.
Memang perlu banyak solusi dan Kebijakan dari pemerintah untuk menganggulangi gelombang PHK dan tekanan resesi ekonomi global, selain regulasi bagi industry dan memproteksi industry dalam negeri dari serbuan produk asing dan terus menjaga tingkat inflasi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Pemerintah perlu terus membenahi dan memberikan ransangan intensife ke sector UMKM sebagai solusi alternative bagi korban PHK yang memiliki motivasi, keinginan dan skill untuk terjun ke sektor wirausaha.

Saat ini penguatan UMKM harus terus berkelanjutan karena selama ini UMKM telah menyerap lebih dari 80 % lapangan kerja, selain itu daya beli masyarakat masih terus berada pada kondisi positif karena dorongan dari sector UMKM Selain itu program permodalan ke sektor UMKM agar terus berkelanjutan.

Program ekonomi pedesaan juga perlu terus mendapat atensi serius dari pemerintah terutama tentang produksi hasi panen petani baik itu produk palawija, padi dan komoditi lainnya menyangkut harga, bibit dan pangsa pasar. ketika ekonomi desa terus tumbuh maka orang-orang kita akan memilih untuk mengadu nasib ke kota.

Kita berharap hal yang terbaik tentang perkembangan ekonomi di 2023 meskipun dengan bayang-bayang resesi global akan menghadapi puncaknya di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global pada tahun ini tapi kita tetap harus optimis dan berharap fundamental ekonomi terus terjaga dan minimal bisa survive menghadapi tekanan badai resesi ekonomi global di 2023. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *