NPM, Manado – Anggota Banggar DPRD Sulawesi Utara Amir Liputo mengkritisi pemberian tantiem terhadap jajaran direksi Bank Sulut Gorontalo.
Pasalnya, pemberian tantiem sudah dilarang Presiden Prabowo.
“Soal tantiem ini sudah dilarang presiden. Hal ini disampaikan langsung oleh presiden saat kegiatan PKS di Jakarta,” katanya saat rapat Banggar bersama TAPD, Jumat 14 November di DPRD Sulut.
Amir menekankan, apa yang sudah dilarang presiden harus dilaksanakan hingga di tingkat daerah.
Lanjutnya, dalam konstitusi Indonesia, presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
Apa yang disampaikan presiden merupakan undang-undang.
Menurut Amir, pemberian tantiem akan membebani keuangan daerah. Apalagi dengan kondisi daerah yang sedang melakukan penghematan.
“Nah sekarang kalau masih ada tantiem maka kita pertanyakan ini,” tegasnya. (rud)
