NEW POSKO MANADO,TOMOHON – Kabar miring terkait Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Tomohon, berstatus dualisme dibantah langsung oleh Maria Polii, selaku Ketua LPM kota Tomohon, saat diwawancarai sejumlah awak media pada Kamis, (10/03) di D’CE caffe.
Kepada wartawan ia mengaku bahwa LPM yang dinahkodainya adalah yang sah menurut ADRT LPM sendiri dan diakui oleh pemerintah Kota Tomohon.
“ Jadi, kepada masyarakat saya sampaikan tidak ada yang namanya LPM itu tidak ada dua kubu seperti yang digembar-gemborkan sampai sekarang, ” tegasnya.
Dan hal ini dibuktikan dengan kehadiran dia, Maria – red* hadir di Musrenbang 5 kecamatan dan saya hadir itu semua tanpa dan diminta tanpa diundang.
“ Itu hak kami karena amanat undang-undang no 25 tahun 2004 mengharuskan LPM dilibatkan dalam pengawalan Musrenbang dan peraturan permerintah nomor 20 tahun 2004 juga kita itu harus dilibatkan tapi bukan jadi pimpinan sidang ini yang harus tegaskan,” selorohnya.
Sekarang ini kami LPM mitra pemerintah, jadi pemerintahannya ada pada CS-WL, jadi wajib harus mengikuti program unggulan CS-WL dan misi visi pemerintah yang sekarang.
“ Tidak bisa pemerintah yang dulu, karena inilah kami bukan kami berpolitik dan inilah kami, jadi siapa yamg duduk sebagai pemerintah itulah mitra kami, dan itu kami akan kawal dan musrenbang itu kenapa saya hadir ikut harus skala prioritas dari CS-WL, ” tandasnya. (Cel)
