NPM, Ratahan – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) memperkuat komitmen dalam memperluas akses keuangan masyarakat melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Lantai 3 Kantor Bupati Mitra, Rabu (15/4/2026).
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting dalam menyinergikan strategi pelaksanaan program kerja TPAKD 2026 guna mendorong peningkatan literasi keuangan dan memperluas akses layanan keuangan sebagai pilar pertumbuhan ekonomi daerah.
Mewakili Bupati Minahasa Tenggara, Wakil Bupati Fredy Tuda hadir bersama Sekretaris Daerah David H. Lalandos, A.P., M.M., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Phebe Punuindoong, S.H., serta Asisten Administrasi Umum Ir. Elly Sangian, M.E. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert H. P. Sianipar.
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, ditegaskan bahwa rapat koordinasi ini tidak boleh berhenti pada tataran seremonial semata, melainkan harus menghasilkan langkah nyata yang terukur.
“Saya menunggu rencana aksi konkret dengan target waktu dan indikator keberhasilan yang jelas. Mari jadikan forum ini sebagai momentum untuk mewujudkan masyarakat Minahasa Tenggara yang mandiri secara ekonomi dan sejahtera secara merata,” tegas Wakil Bupati.
Dalam rapat tersebut, Bupati memberikan empat instruksi strategis kepada jajaran TPAKD. Pertama, optimalisasi pembiayaan sektor unggulan dengan mendorong perbankan untuk proaktif memberikan akses kredit seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan, guna menghindari praktik pinjaman ilegal.
Kedua, percepatan digitalisasi daerah melalui perluasan penggunaan QRIS pada sektor retribusi, pariwisata, kebersihan, serta penguatan program Simpanan Pelajar (SIMPEL) dan pelaku usaha.
Ketiga, peningkatan literasi keuangan dengan mendorong perangkat daerah bersinergi bersama OJK dalam memberikan edukasi kepada masyarakat hingga ke tingkat desa, khususnya dalam mengantisipasi maraknya investasi ilegal.
Keempat, penguatan sinergi dan sinkronisasi program lintas sektor guna menghilangkan ego sektoral, sehingga TPAKD dapat berperan sebagai jembatan efektif antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, Robert H. P. Sianipar, menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mendorong inklusi keuangan di daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Regional CEO BNI Kantor Wilayah 11 SulutTengGoMalut, Didi Suprijanto, perwakilan manajemen PT Bank SulutGo, Esther Rampengan, jajaran perbankan di wilayah Minahasa Tenggara, Badan Pusat Statistik (BPS) Mitra, serta para kepala dinas terkait. (Buds)
