NPM,MANADO – Kondisi politik Nasional terus dikejutkan dengan berbagai persoalan serta dinamika pada level tertinggi.
Buktinya, kabar mengejutkan datang dari Istana Kepresidenan. Dimana Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabumiraka dikabarkan telah menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niatnya mengundurkan diri dari jabatan yang ia pegang.
Langkah inipun langsung mendapat respon positif para kalangan pengamat, akademisi, hingga masyarakat luas. Salah satunya, datang dari Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulawesi Utara sekaligus alumnus Fisipol UGM Yokyakarta, Taufik M Tumbelaka.
Menurut Taufik, peristiwa ini tidak sekadar dibaca dari kacamata konstitusi semata, melainkan sarat akan makna budaya dan logika politik yang patut dicermati.
Apa pasal ? dari sudut pandang Budaya Politik, langkah yang diambil oleh Wakil Presiden Gibran Rakabumiraka dinilai sebagai sebuah contoh positif dan etis. Apalagi di tengah kultur ketimuran dan tradisi politik Nusantara yang menjunjung tinggi hierarki serta adab, seorang wakil yang hendak mengambil keputusan besar tetap menunjukkan penghormatan tertinggi kepada pimpinan tertingginya, yakni Presiden.
“Secara halus dari sisi budaya politik, ini adalah bentuk meminta restu. Meskipun secara logika politik, restu tersebut sebenarnya tidak mutlak diperlukan karena pengunduran diri merupakan hak konstitusional penuh seorang wakil presiden,” ujar Taufik Tumbelaka.
Lebih jauh kata anak mantan Gubernur Sulut ini, langkah inipun mencerminkan kedewasaan berpolitik. Dan menghadap langsung untuk menyampaikan niat tersebut menunjukkan bahwa komunikasi vertikal antara orang nomor satu dan nomor dua di republik ini tetap dijaga dalam koridor penghormatan institusional.
Bukan hanya itu saja, di sisi lain, respons yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap niat tersebut juga menjadi sorotan penting. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden Prabowo Subianto, tidak menghalangi atau menahan niat sang Wakil Presiden, melainkan mempersilakannya. Dan sikap ini memperlihatkan dua hal fundamental dalam kepemimpinan nasional, pertama, pemahaman konstitusional: Presiden Prabowo sangat memahami bahwa keputusan untuk mundur adalah hak mutlak (prerogatif pribadi) yang tentu telah melalui pertimbangan matang dan seksama oleh Wakil Presiden Gibran Rakabumiraka.
Kedua, penghormatan politik, alih-alih membawanya ke dalam diskursus konflik kekuasaan, Presiden memilih untuk menghormati langkah politik penting tersebut secara dewasa.
Kini, bola panas berada di tangan publik yang tengah menanti pernyataan resmi langsung dari Wakil Presiden Gibran. Taufik Tumbelaka mengingatkan agar pengumuman atau konfirmasi resmi ini tidak diulur-ulur terlalu lama.
Waktu yang terlalu lama dalam memberi kan kepastian dikhawatirkan dapat memicu dampak negatif bagi stabilitas psikologis publik, antara lain
timbulnya asumsi liar: ruang kosong tanpa kepastian resmi akan diisi oleh berbagai spekulasi liar di media sosial maupun ruang publik.
Kredibilitas pemimpin, sebagai seorang pemimpin nasional, kejelasan sikap sangat krusial agar ucapannya tetap dipegang teguh dan dipercaya oleh masyarakat luas. Jangan sampai publik menilai langkah ini sekadar gimik politik.
“Dinamika politik pada 10 November 2026 ini tentu menjadi ujian tersendiri bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Apakah langkah ini akan benar-benar berujung pada peresmian pengunduran diri, ataukah ada babak kompromi lain di balik layar.” pungkasnya.
(Rogam)
