NPM, MANADO – Sekretariat DPRD Sulawesi Utara mulai melakukan penghematan energi.
Salah satu kebijakannya adalah melakukan pembatasan BBM pada pejabat.
Sekretaris DPRD Sulawesi Utara Niklas Silangen menjelaskan, pembatasan BBM kepada pejabat ini berlaku di lingkup Pemprov Sulut.
“Nantinya yang mendapat BBM hanya Sekwan dan kendaraan operasional,” kata Silangen.
Kebijakan penghematan lain berupa pembatasan penggunaan listrik.
Semua pegawai diminta mematikan semua perangkat elektronik termasuk AC, komputer dan lift setelah jam operasinal kantor.
Terkait penerapan WFH untuk ASN, menurut Niklas Silangen masih menunggu instruksi pemerintah pusat.
“Kita masih tunggu aturannya seperti apa. Kalau sudah ada segera diterapkan,” pungkas Niklas. (rud)
