NPM, KOTAMOBAGU, BOLMONG – Akhirnya Sangadi Matali Baru, Wien Lomamay memenuhi panggilan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait jual beli lokasi Batu Kilat yang masuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mobungayom, Senin 9 November 2026.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala KPH Unit II Boltim-Bolsel, Ahmad Djunaedi, S.Hut.
“Sangadi Matali Baru sudah memenuhi undangan dan memberikan klarifikasi. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui persis berapa luas lahan yang sudah diterbitkan SKT, diperjualbelikan dan berapa luas lahan tersebut yang berada di dalam atau di luar kawasan hutan termasuk keberadaan PPKH,” kata Djunaedi.
Menurutnya, kemudian nantinya akan dilakukan kajian secara komprehensif guna menentukan langkah hukum lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meski sebelumnya Sangadi Matali Baru mengakui lahan tersebut dibeli oleh Pak Glen yang memiliki rumah di Manado dan Jakarta, namun rupanya hal tersebut tidak ia ungkapkan ke Dinas Kehutanan.
“Dia mengaku tidak tahu, bahkan pembeli juga dia kata tidak kenal dan tidak pernah ketemu, dia tau nama karena masyarakat penjual ada sodorkan surat jual beli ke dia,” ujarnya.
Pernyataan tersebut justru menimbulkan tanda tanya baru. Bagaimana mungkin Sangadi menerbitkan SKT seluas lebih dari 100 hektare, namun mengaku tidak mengenal pembelinya ?
Kasus dugaan jual beli tersebut diduga tanpa permohonan pengecekan status lahan ke Dinas Kehutanan, jual beli HPT Mobungayom atau lokasi Batu Kilat langsung dilakukan.
Hasil Pulbaket KPH ll Boltim-Bolsel
Tim Dinas Kehutanan melakukan Pulbaket, Deliniasi dan Geotagging, Selasa 3 November 2026. Hasilnya, lokasi yang diperjualbelikan terbukti berada di dalam kawasan hutan berstatus HPT Mobungayom.
Pengakuan Sangadi Matali Baru
Sangadi membenarkan telah menerbitkan SKT untuk pembeli berinisial GLA alias Glen seluas lebih dari 100 hektare dengan harga Rp10 juta per hektare di Batu Kilat.
Dugaan Keterlibatan Anggota DPRD Kotamobagu
Praktik tersebut diduga melibatkan oknum Anggota DPRD Kota Kotamobagu berinisial A. Hal itu dibenarkan Sangadi dan Camat Lolayan, Ip Linggotu.
Desakan Publik Terkait Jual Beli Kawasan HPT Setelah Beredar Luas dan jadi Sorotan
Masyarakat mendesak KPH II tidak tebang pilih. Selain Sangadi, Anggota DPRD berinisial A yang diduga sebagai fasilitator juga harus dipanggil dan diperiksa.
Ancaman Hukum Jual Beli Kawasan HPT
Jual beli di dalam kawasan HPT batal demi hukum dan dapat dijerat Pasal 50 ayat (2) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp7,5 miliar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Anggota DPRD Kota Kotamobagu berinisial A dan pembeli berinisial GLA alias Glen. (Gry)
