NPM, KOTAMOBAGU, BOLMONG – Selain Sangadi Desa Matali Baru, Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui KPH Unit II diminta juga melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Anggota DPRD Kota Kotamobagu berinisial A dalam dugaan jual beli lokasi Batu Kilat Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mobungayom.
Desakan itu muncul karena sebelumnya dugaan keterlibatan Anggota DPRD Kotamobagu berinisial A dibenarkan oleh Sangadi Matali Baru, Wien Lomamay dan Camat Lolayan, Ip Linggotu hingga menjadi sorotan masyarakat dan publik.
Jika pemeriksaan terhadap Sangadi telah dilakukan, publik berharap KPH II juga tidak tebang pilih dan turut memeriksa Anggota DPRD berinisial A untuk mengungkap jelas peran masing-masing pihak dalam transaksi tersebut.
“Jangan hanya Sangadi, Anggota DPRD Kotamobagu juga yang diduga ikut memfasilitasi jual beli HPT itu juga harus ikut dipanggil dan diperiksa,” kata masyarakat yang meminta namanya tidak disebutkan.
“Kalau tidak ada yang memfasilitasi pasti jual beli itu tidak ada. Jadi jangan hanya Sangadi yang akan diperiksa. Yang paling tau sosok pembeli bernama Pak Glen itu pasti oknum Anggota DPRD Kotamobagu tersebut,” harapnya.
Diketahui, Sangadi Matali Baru sudah menjalani pemeriksaan di Dinas Kehutanan melalui KPH Unit II Boltim-Bolsel, Senin 9 November 2027, hal tersebut sebagai tindak lanjut setelah Tim Dinas Kehutanan melakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket), Deliniasi dan Geotag lokasi, Selasa 3 November 2026.
Hasil di lapangan, menurut Kepala UPTD KPH Unit II Boltim-Bolsel, Ahmad Djunaedi, S.Hut, lokasi yang diperjualbelikan tersebut terbukti berada di dalam kawasan hutan dengan status HPT Mobungayom.
Sangadi sebelumnya juga telah membenarkan telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk pembeli berinisial GLA alias Glen seluas lebih dari 100 hektare dengan harga Rp10 juta per hektare di lokasi Batu Kilat, HPT Mobungayom.
Praktik jual beli HPT tersebut diduga dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan permohonan pengecekan status lahan ke Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Jual beli di dalam kawasan HPT batal demi hukum dan dapat dijerat Pasal 50 ayat (2) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp7,5 miliar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Anggota DPRD Kota Kotamobagu berinisial A meski upaya konfirmasi sudah dilakukan. (Gry)
