NPM, Manado – Inakor Sulawesi Utara menyoroti pelaksanaan proyek preservasi jalan nasional pada ruas Maelang – Bts. Bolmong/Bolmut – Biontong – Atinggola (akses Terminal Boroko), setelah muncul dua nilai anggaran berbeda dalam kurun waktu yang relatif berdekatan.
Pun berdasarkan informasi pada papan proyek di lapangan, tercatat kegiatan pada periode 2022–2024 dengan nilai sekitar Rp 152 miliar. Namun sangat disesalkan , pada tahun 2026 kembali terdapat kegiatan pada ruas yang sama dengan nilai sekitar Rp 27 miliar.
Di sisi lain, dari hasil pengamatan lapangan menunjukkan masih adanya beberapa kondisi kerusakan pada badan jalan maupun bagian pendukung lainnya yang memerlukan perhatian.
Rolly Wenas, Ketua Harian DPN- LSM Inakor, mengatakan, bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan publik apabila tidak disertai penjelasan yang terbuka.
“Dengan adanya anggaran yang cukup besar, publik tentu berharap hasil pekerjaan dapat bertahan dengan baik. Karena itu, kami mengingatkan agar tidak sampai menimbulkan kesan di masyarakat seolah-olah proyek ini menjadi ‘bancakan’,” ujarnya.
Diapun menegaskan, bahwa penggunaan istilah tersebut bukan merupakan tuduhan, melainkan bentuk peringatan agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Lebih lanjut, Inakor menilai bahwa transparansi dalam pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting dari semangat Asta Cita, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami berharap pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat jangka panjang, bukan justru menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” tambahnya.
Inakor meminta agar pihak terkait dapat memberikan klarifikasi resmi mengenai, apakah kegiatan tersebut merupakan lanjutan pekerjaan atau paket berbeda, bagaimana evaluasi terhadap hasil pekerjaan sebelumnya serta apa dasar dilakukannya kembali kegiatan pada ruas yang sama ?
Inakor juga mendorong dilakukan evaluasi teknis secara menyeluruh guna memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kami tidak menuduh pihak mana pun. Ini adalah bagian dari kontrol sosial agar penggunaan anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan transparan,” tegas Rolly Wenas.
Inakorpun, menambahkan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pembangunan infrastruktur.
Hingga rilis ini disampaikan, Inakor berharap pihak terkait dapat segera memberikan klarifikasi terbuka guna memberikan kepastian informasi kepada masyarakat.
(ROGAM)
