NPM,MANADO – LSM Inakor Provinsi Sulawesi Utara secara resmi menyampaikan surat permohonan klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Bina Marga, serta ditembuskan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara dan Satuan Kerja terkait, menyangkut kegiatan preservasi jalan nasional pada ruas Maelang – Bts. Bolmong/Bolmut – Biontong – Atinggola (akses Terminal Boroko).
Pun langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemantauan lapangan dan informasi papan proyek yang menunjukkan adanya kegiatan dengan nilai sekitar Rp 152 miliar pada periode 2022–2024, serta kembali muncul kegiatan dengan nilai sekitar Rp 27 miliar pada tahun 2026 di ruas jalan yang sama.
Bukan hanya itu saja , di sisi lain, berdasarkan pengamatan di lapangan, masih ditemukan beberapa kondisi pada badan jalan maupun bagian pendukung yang memerlukan perhatian serius.
Menurut Rolly Wenas, Ketua Harian DPN LSM Inakor, bahwa surat tersebut bertujuan untuk mendorong adanya penjelasan resmi dari pihak terkait.
“Kami telah menyampaikan surat secara resmi kepada Dirjen Bina Marga dan ditembuskan ke BPJN Sulut serta Satker terkait. Ini sebagai bentuk permintaan klarifikasi agar informasi menjadi jelas di publik,” ujarnya.
Inakorpun menegaskan, bahwa langkah ini merupakan bagian dari kontrol sosial yang konstruktif, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
“Kami tidak menuduh pihak mana pun. Kami hanya mendorong transparansi, klarifikasi, dan evaluasi agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tambahnya.
Selain itu katanya melalui surat tersebut, Inakor meminta penjelasan terkait ;
*Status kegiatan (lanjutan, pemeliharaan, atau paket berbeda), serta evaluasi terhadap hasil pekerjaan sebelumnya, Dasar perencanaan dilakukannya kembali kegiatan pada ruas yang sama
“Inakor juga mendorong dilakukan evaluasi teknis secara menyeluruh guna memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar serta memberikan manfaat jangka panjang.” tegasnya
Diapun mengatakan langkah ini, sejalan dengan semangat Asta Cita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dan kami berharap pihak terkait dapat segera memberikan klarifikasi terbuka guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur.” pungkasnya.
(ROGAM)
