NPM, MANADO – Anggota DPRD Sulawesi Utara Louis Schramm memertanyakan sisa pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipinjam Pemprov Sulut.
Pasalnya, pinjaman ini sangat membebani keuangan daerah.
“Ini pinjaman PEN kapan selesai? Karena pinjaman ini sangat membebani fiskal pemerintah provinsi,” kata Louis saat rapat Pansus LKPJ Gubernur Sulut Tahun 2025, Senin (13/4).
Louis mendorong pemerintah agar melakukan langkah strategis dalam melakukan pelunasan utang tersebut.
Sehingga ke depan pemprov bisa lebih leluasa dan tidak lagi terbebani dengan pinjaman.
“Kalau bisa diusulkan untuk mengajukan pemotongan. Nanti kami dampingi,” tukasnya.
Menjawab hal itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemprov Sulut Clay Dondokambey menjelaskan, total pinjaman PEN sebesar 1,247 T.
“Yang sudah lunas terbayar adalah pinjaman tanpa bunga reguler untuk pembangunan RSUD Tipe B dan RSUD Mata. Itu sudah selesai di 2024,” jelasnya.
Lanjut Clay, sisanya yang harus dilunasi sebesar 681 M. Pinjaman ini akan dilunasi bertahap setiap tahun sampai dengan tahun 2029.
“Dengan rincian untuk tahun ini harus dibayar 227,9 M, Tahun 2027 sebesar 222 M, Tahun 2028 217 M dan Tahun 2029 sebesar 68 M,” terangnya.
Pinjaman PEN Daerah disalurkan pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), sebuah BUMN di bawah koordinasi Kementerian Keuangan.
Program ini ditujukan untuk pembangunan infrastruktur publik di daerah guna memercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi. (rud)
