NPM, Amurang – Wakil Bupati Minahasa Selatan, Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, S.I.P., mengikuti secara daring Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Minahasa Selatan, Senin (13/4/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir, M.Si., dan menghadirkan Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Popy Rufaidah, S.E., M.B.A., Ph.D., sebagai narasumber.
Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah pusat dalam memastikan stabilitas harga serta pengendalian inflasi di seluruh daerah melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan nasional dalam pengendalian inflasi.
Wakil Bupati Minahasa Selatan, Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, S.I.P., menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok dan daya beli masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terus melakukan berbagai langkah konkret, di antaranya pemantauan harga secara berkala, pengendalian distribusi bahan kebutuhan pokok, serta pelaksanaan program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak fluktuasi harga.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan, Irena Listianawati, S.ST., S.E., M.Si.; Kepala Dinas Pangan, Ingie Tengor, S.H.; Kepala Dinas Pertanian, Feybie Pusung, S.Pt., M.Si.; Kepala Bagian Perekonomian, Eloni Sumampouw, S.H.; Kepala Bagian Sumber Daya Alam, Frany Tilaar, S.E., M.Si.; serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Pretty Tandayu, S.E., M.E.
Dengan sinergi yang terus diperkuat, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan optimistis mampu menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Buds)
